DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan Bantuan Hukum; Pelaporan; Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi; Pengawasan DPRD

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN SABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. .

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai1:1ns1:1r penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmenum_p~ pelaksanaanurusanpemerintahan yang menJad1 kewenangan Daerah. 3.SupatiadalahBupati Bengkulu Tengah. . . 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanJutnya d O 1sebahut DPRD,adalah Dewan Perwakilan Rakyat aer Kabupaten Bengkulu Tengah. s.Lurah adalahKepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6.Kepala Oesa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7.Anggaran Pendapatan danBelanja Daerahk yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana euangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. :~ 8.a.n,tuanHukum adalahjasahukumyangdiberikan oleh PemberiBantuanHuku.msecara cuma-cuma kepada PenerimaBantuanHukum. 9.PemberiBantuanHuku.madalahlembagabantuan huku.matauorganisasikemasyarakatan yangmemberi layananBantuanHuku.myang memenuhi syarat sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan. 10.PenerimaBantuanHuku.madalah orangataukelompok orangmiskin. 11.Masyarakat miskinadalah masyarakat yang secarasosial ekonomi dikategorikanmiskinyangdibuktikan dengan Kartu KeluargaMiskinatau SuratKeteranganMiskindari LurahatauKepala Desa. 12.Perkaraadalah perkarapidana,perdatadantatausaha negara.
13.Litigasiadalah upayapenyelesaian masalahhukumyang dilakukanmelaluiprosesperadilan.
14.Nonlitigasiadalah upayapenyelesaianmasalahhuku.m yang dilakukan diluarlembaga peradilan. 15.Dana bantuanhuku.madalahbiayayang disediakan tiap tahunoleh PemerintahDaerahdalamAPBD,untuk membiayai penyelenggaraanbantuan hukumbagi masyarakatmiskin. 16.UnitKerjaadalahunitkerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yangmenyelenggarakantugas danfungsidi bidanghukum.

a.perluasanbantuanhukum; b.pemerataanbantuanhuku.m; c.peningkatan kualitasbantuan hukum;
d.partisipasi; e.nondiskriminasi; f.pelayananpublik;dan
g.Komplementer. Pasa.13 Penyelenggaraanbantuan hukum bertujuanuntuk:
a.memperluas jaminan dan pemenuhan hakbagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akseskeadilan;
b.menjamin kepastian penyelenggaraanBantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
c.meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum; dan
d.mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerimabantuan hukum. 1 ·~,,-- BAB III PENYELENOOARAAN BANTUAN HUKUM

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 PenyelenggaraanBantuan Hukum di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri dari:
1. a.bantuan hukum litigasi; dan
2. b.Bantuan hukum nonlitigasi;
3. c.peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
4. d.bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
3. c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara; atau
(3)Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 5

Bantuan hukum diselenggarakan dengan berpedoman pada :

a.standar pelayanan publik;
b.independen;
c.kedudukan yang sama di mata hukum;
d.kesetaraan gender;
e.tidak memandang perbedaan suku, agama, ras dan golonga;
f.tidak membedakan latar pekerjaan Penerima Bantuan Hukum;
g.tidak membedakan jenis kasus Penerima Bantuan Hukum;
h.tidak membedakan latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum;
i.tidak membedakan latar belakang lainnya Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan dengan berdasarkan pemenuhan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum. t

(1)Penyelenggara Bantu.anHukum adalahBupati.
(2)Bupatidapatmendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)kepadaunitkerja.
(3)Dalam menyelenggarakan Bantu.anHukum, Bupati bekerjasamasamadenganPemberi Bantu.anHukum.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakanBantuanHukum,penyelenggara BantuanHukumwajibmelakukankoordinasidengan instansi vertikaldari kementerian yangmenyelenggarakanurusan pemerintahan di bidanghukum dan hakasasi manusia. BagianKetiga Pemberi Bantu.anHukum Pasal 9

(1)PemberiBantuanHukumdi Daerah adalahorganisasi bantuan hukumyang telah lulusverifikasidan terakreditasi oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusanpemerintahandi bidanghukum dan hakasasi manusia. {2)Untuk dapatbekerjasama dalampemberianbantuan hukum,PemberiBantuanHukum mendaftarkandiri pada unitkerja.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenai PemberiBantuan Hukum sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penerimabantuan hukumadalah masyarakatmiskin yang berhadapan dengan hukumsebagai :

a.tersangka; b.terdakwa;
c.penggugat/pemohon;
d.tergugat/termohon;
e.saksi;
f.korban;dan
g.terlapor/ pelapor a.melakukan rekruitmenterhadapadvokat, paralegal, dosen,danmahasiswa fakultas hukum; b.melakukan pelayananBantuanHukum; c.menerima anggaran dari Daerahuntukmelaksanakan BantuanHukum berdasarkan Peraturan Daerahini; d.mengeluarkanpendapatataupernyataan dalammembela perkara yangmenjaditanggung jawabnyadi dalam sidang pengadilansesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.mendapatkaninformasidan datalain dari Pemerintah Daerahataupuninstansilain,untukkepentingan pembelaan perkara;dan f.mendapatkan jaminanperlindunganhukum, keamanan, dankeselamatan selama menjalankanpemberian BantuanHukum.

BAB IV

HAK DANKEWAJIBAN

Pasal 12

PemberiBantuan Hukumwajib:

a.melaporkan proses pemberianBantuan Hukumdan penggunaandana Bantuan Hukum secara berkala sesuaidengantahapanyang telah dilakukan kepada Bupati melaluiunitkerja.
b.menyelenggarakan pendidikandanpelatihanBantuan Hukumbagi advokat, paralegal, dosen,danmahasiswa fakultashukumyang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11hurufa;
c.menjaga kerahasiaan data,informasi,dan/atau keterangan yangdiperolehdariPenerimaBantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecualiditentukan lain olehperaturan perundang- undangan;
d.memberikanBantuan Hukum kepada PenerimaBantuan Hukum berdasarka.nsyarat dan tata carayang ditentukan dalam Peraturan Daerah inidan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
e.mempermudah penyelenggaraanbantuan hukumbagi masyarakat miskin dengan mendatangi calon penerima Bantuan Hukum dilokasi bersangkutan berdasarkan informasi dan/atau pengaduan yang besumber dari masyarakat atauinformasipada media informasi. -~·~ ,; -'\ - ' -......

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad bail< di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarka.n peraturan perundang- undangan dan/ atau Kode Etik Advokat.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a.peringatan; dan
b.pemutusan perjanjian kerjasama.

Pasal 15

( 1) Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum, bail< Litigasi maupun Nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, berlaku selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum.
(3)Pencabutan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyelenggara bantuan hukum.
(4)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1)Penerima bantuan hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; ".
2. b.menunjukkan bukti dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. c.menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
4. d.membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Keterangan Miskin diatur dengan Peraturan Bupati. BABV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…