DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 : (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan terdiri dari : a. Jalan kelas I; b. Jalan kelas II; c. Jalan kelas III A; d. Jalan kelas III B; e. Jalan kelas III C; (2) Kelas jalan pada ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibukukan pada buku jalan. Pasal 24 : (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 25 : (1) Penerapan manajemen lalu lintas terdiri dari : a. Manajemen Kapasitas b. Manajemen Prioritas c. Manajemen Permintaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom baru yang terletak ditengah - tengah Provinsi Bengkulu sehingga menjadi jalur lintas antar kota, perlu adanya jaringan lalu lintas jalan dan angkutan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keamanan, keselamata.n, kenyamanan, kPtPrtlhi:in dan keJancaran da]aro merdu!cmc pc;u~Ulli:1 Ji:Ui:Ul Ll1 Wlld.Yi:Ul n.i::t.UUJ.Ji::llCU DCUgKWU Tengah, perlu mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. • • ► 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Und:ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang:- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Analisa, Analisis dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9._Eerabiran. Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 ten tang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012); • •
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPA:TI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN ·: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB III

PRASARANA Angkutan Jalan Paragrafl XelasJalan Pasa13 (1} Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan tenliri dari :

Pasal 5

tttSetiapkendaraanumumdalam trayekwajibmemasuki terminal sebagaimana yang tercantum dalamkartu pengawasannya.

(2)Setiapmobilbarangumumwajibbongkarmuatbarangdi terminalbarangatauditempat-tempat yang telah ditentukan.
(3)Pembangunan,pengelolaan, perneliharaan,pengawasandan Penertiban terminal penumpang dan barangdilakukanoleh Dinas Perhubungan.
(4)Untuk pelaksanaan pembangunan,pengelolaandan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksudpadaayat(3), Dinas Perhubungan dapatbekerjasama dengan PihakKetiga.

Pasal 6

(1)Setiap orangataubadanusahayangmelakukankegiatan usahadi dalam terminal penumpangdan/ atautermina l barangwajibmendapatizin tertulis dariKepala Dinas Perhubungan.
(2)Setiap orangdilarang:
1. a.menjajakan barang dagangan dengan caramengasong ataumelakukan usaha tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam ayat ll}, denganmengharapkan imbalan di dalam terminal penumpang danterminal barang. b.melakukanpeker.faanataubertindak sebagai perantara karcis k endaraan umum. ,, .. • / I

Pasal 7

(1)Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalarn trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian bernpa bangunan halte dan/ atau rarnbu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
(2)Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
(3). Setiap kendaraan umum dalarn trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang clinyatakan dengan rambu.
(4)Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dilarang memanfaatkan atau menggunakan. tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa izin Bupati.

Pasal 8

(1)Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada badan jalan dan di luar badan jalan.
(2)Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/ atau lokal dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan _kelancaran lalu lintas,
(3)Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan v sebagai.mana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. '-
(4)Penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.
(5)Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran diatur dengan Peraturan Bupati. . I • J
(1)
(2)

Pasal 9

Penerangan jalan merupakan utilitas kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 10

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan utilitas Penerangan Jalan Umum {PJU) dan Penerangan Sarana Umum (PSU) yang berada di jalan dan atau diluar jalan dilaksanakan oleh Dinas. Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan keindahan di jalan dan sarana urnurn/kawasan tertentu, pembangunan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum di daerah dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan mendapatkan persetujuan Dinas.

(3)Pembangunan penerangan jalan dan penerangan sarana umum yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
1. a.Pembangunan pada kawasan perumahan dibangun oleh pengembang kawasan perumahan. b . Pembangunan pada kawasan niaga yang dibangun pengembang sarana niaga
2. c.Pembangunan pada kawasan industri yang dibangun pengembang industri.
(4)Persetujuan lokasi pembangunan penerangan jalan umum dan sarana umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2)meliputi : a . Persetujuan pembangunan penerangan jalan arteri, kolektor, dan lingkungan.
1. b.Persetujuan pembangunan penerangan sarana umum pada taman, tugu, bantaran kali, danau, halte bus, jembatan dan sebagainya.
(5)Tata cara permohonan, persetujuan lokasi pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Sarana Umum, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \ ( 1)
(2)I
(1)
(2)
(3)
(4)'5) (6-} (7} Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,. ker:eta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Paragraf2 Pengujian

BAB IV

SARANA Angkutan Jalan Paragraf 1 Kendaraan Pasaf'll Setiap kendaraan bennotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Pasal 12

Setiap kendaraan bennotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Uji berkala kendaraan bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bennotor yang akan di uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping. Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), selama 6 (enam) bulan. Secara periodik, dilakukan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor. Persyaratan dan tata cara permohonan UJI berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor merupakan salah satu syarat untuk permohonan perpanjangan, perubahan maupun penggantian surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

Pasal 14

(1)Lokasi pengujian kendaraan bennotor ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Pengadaan lahan, pembangunan dan perawatan tempat pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(3)Pengadaan dan perawatan Alat Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan. -(4}- Dalam pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dinas Perhubungan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

(1)Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor dan/atau dimodifikasi dalam jumlah tidak melebihi sepuluh unit untuk masing-masing tipe kendaraan wajib memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
(2)Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali mobil penumpang bukan umum dan sepeda motor wajib memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
(3)Surat keterangan basil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai sertifikat registrasi uji tips.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…