DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas Pemberlakuan Adat dilaksanakan dengan nilai Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah serta sesuai dengan asas: Pengayoman, Kekeluargaan, Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan, Kesamaan dalam Hukum, Ketertiban, Keseimbangan dan Keselarasan. Tujuan: a. Melestarikan dan memberdayakan adat di daerah b. Penguatan lembaga adat di daerah c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pemberlakuan Adat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa adat istiadat sebagai sistem nilai, tata aturan dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, sepanjang sejarah telah terbukti mampu membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang a.man, tertib, rukun, berbudi pekerti luhur dan terikat dalam suasana persatuan dan kesatuan yang kokoh;
b.bahwa adat istiadat dan budaya yang hidup dan , berekembang di berbagai suku dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, saat ini cenderung mulai melemah sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pemberdayaan melalui pemberlakuan adat;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemberlakuan adat di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu di atur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan Adat di Kabupaten Bengkulu Tengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); I •
4.Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 1993 tentang Badan Musyawarah Adat di Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 1994 Nomor 41). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan Menetapkan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN ADAT DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi keewenangan Daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah
4.Adat adalah Gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.
6.Kompilasi Adat adalah kumpulan norma-norma dan aturan- aturan adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah disingkat BMA Kabupaten Bengkulu Tengah adalah wadah tertinggi dari kesatuan masyarakat adat Kabupaten Bengkulu Tengah. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah disingkat BMA Kabupaten Bengkulu Tengah adalah wadah tertinggi dari kesatuan masyarakat adat Kabupaten Bengkulu Tengah. Badan Musyawarah Adat Kecamatan adalah wadah dari kesatuan masyarakat adat di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah Lurah adalah kepala kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah ", , '
14.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
15.Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di setiap desa/kelurahan yang terdiri dari : ketua adat, perangkat syara', dan cerdik cendikio.
16.Ketua Adat adalah seseorang yang karena kemampuan, keahlian dan menjadi pem1mpm lembaga adat di desa/ kelurahan.
17.Suku Rejang adalah kelompok Masyarakat yang memiliki garis keturunan dan adat istiadat Rejang yang Hidup dan Berkembang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
18.Suku Lembak adalah kelompok Masyarakat yang memiliki garis keturunan dan adat istiadat Lembak yang Hidup dan Berkembang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
19.Suku Serawai adalah kelompok Masyarakat yang memiliki garis keturunan dan adat istiadat Serawai yang Hidup dan Berkembang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
20.Suku Melayu adalah kelompok Masyarakat yang memiliki garis keturunan dan adat istiadat Melayu yang Hidup dan Berkembang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberlakuan Adat dilaksanakan dengan nilai Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah serta sesuai dengan asas : Pengayoman, Kekeluargaan ,Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaaan kesamaan dalam Hukum,Ketertiban,Keseimbangan dan Keselarasan.

Pasal 3

Pemberlakuan adat ini bertujuan :

a.Melestarikan dan memberdayakan adat di Daerah.
b.Penguatan lembaga adat di Daerah.
c.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

BAB III

PEMBERLAKUAN ADAT

Pasal 4

Memberlakukan Adat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 5

(1)Adat yang diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
1. a.adat suku Rejang;
2. b.adat suku Lembak;
3. c.Adat suku Serawai; dan ., ' .
4. d.Adat suku Melayu.
(2)Kelompok masyarakat yang melaksanakan acara adat lain diluar adat yang berlaku di suatu desa atau kelurahan , wajib meminta izm kepada lembaga adat atau Rajo Penghulu setempat.
(3)Untuk acara resmi kenegaraan atau kedaerahan,dapat menggunakan salah satu atau beberapa dari adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui musyawarah bersama antara Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pemerintah Daerah .
(4)Sebagai kelengkapan acara pada ayat (3) dapat menampilkan budaya dari suku lain .

Pasal 6

(1)Aturan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dalam bentuk kompilasi adat.
(2)Penyusunan kompilasi adat dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Bengkulu Tengah
(3)Penyusunan Kompilasi adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diselesaikan paling lama I (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan pembinaan Adat di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan oleh : a Badan Musyawarah Adat Kabupaten;

b.Badan Musyawarah Adat Kecamatan; dan
c.Rajo Penghulu.

Pasal 8

(1)Anggaran dan fasilitas penyelenggaraan dan pembinaan adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan perundang- undangan.
(2)Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan dan pembinaan adat dapat berasal d~ sumber lain yang sah dan tidak mengikat. \

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Diundangkan di Karang Tinggi ada Tanggal ;).& OeSuAbu-- Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGA:fi: ~,- EDY HERMANSYAH -.._ Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 28 t'JCNe~r .2.otS BUPATI BENGKULU TENGAH / H. FERRY RAMLI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN NOMOR ..,~. NOREG PROPINSI BENGKULU II / 61 / :Z.018

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…