DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 nomor 13)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4870); -------o Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWA!(ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut: e 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 4 huruf d, n, r dan t diubah, setelah huruf t ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf u, angka 5 huruf b diubah, angka 6 huruf a diubah, dan setelah huruf c ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1.Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; 2 . Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; 3 . Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
4.Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari : a . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b.umas Lmg.lnlngan H1ctup T1pe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahar bidang kehutanan;
c.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dar Catatan Sipil; d . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidan~ Kebudayaan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umurr menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusar Ketentraman dan Ketertiban Umum);
f.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidan~ kearsipan;
g.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahar bidang Kelautan dan Perikanan;
h.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Keci Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidan~ Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Keci dan Menengah;
i.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahar bidang Kesehatan;
j.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe E menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dar Penataan Ruang;
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; -
1. 1.umas Pernuoungan npe .t:S menye1enggaraKan urusan pemenntanan bidang Perhubungan; m . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
n.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
o.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Sektor Tanarnan Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Petemakan dan Kesehatan Hewan serta Sub Sektor Perke bunan;
p.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
q.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
r.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
s.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;
t.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; u . Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.
1. 5.Dinas Daerah pada Pasal 2 angka 4 huruf, a, d, g, h, n , r, s dan t merupakan Dinas Daerah hasil Penggabungan urusan yaitu :
a.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penggabungan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penggabungan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penggabungan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
d.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan penggabungan urusan Pangan dan Perikanan;
e.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penggabungan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan penggabungan urusan Tenaga Kerja dan urusan Transmigrasi;
g.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan penggabungan urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
h.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penggabungan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
1. 6.Badan Daerah terdiri dari:
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
b.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; c . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; d . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. '..l . Ketentuan Pasal ::5 ayat ('.LJ, sete1an nurut J a1tamoan 1 (satuJ nurut yrutu nurut k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Karang Tinggi dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Talang Empat dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Pondok Kelapa dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Taba Penanjung dengan Tipe A; e . Kecamatan Pagar Jati dengan Tipe A;
5. f.Kecamatan Pematang Tiga dengan Tipe A;
6. g.Kecamatan Merigi Kelindang dengan Tipe A;
7. h.Kecamatan Merigi Sakti dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Pondok Kubang dengan Tipe A; J. Kecamatan Bang Haji dengan Tipe A;
8. k.Kecamatan Semidang Lagan dengan Tipe A.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Rumah Sa.kit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian. .. ' -

4.Pasal 12 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal <S !;'1l)~r 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, ~ EDY HERMANSYAH Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 6 Septu,l',,er 2020 BUPATI BENGKULU TENGAH, H. FERRY RAMLI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR I l NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINS! BENGKULU : (..1~... / .. .'!/}.... / .P.!{~.o.)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…