DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 6 : (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. IUJK bagi badan usaha b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bagi pelaku usaha orang perorangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah; b . bahwa untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan usaha jasa konstruksi serta untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi, setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi atau orang perorangan yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan melakukan usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah perlu mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ~~ -----1 • • Menetapkan
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 9 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. • BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5.SKPD Pemberi IUJK adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
6.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dibidang jasa konstruksi.
9.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11.Pemegang IUJK adalah BUJK yang telah memperoleh IUJK dan orang perorangan yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan dari Pemerintah Daerah.
12.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang- perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal - pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan formal dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan badan usaha.
16.Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian tertentu.
17.Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemarnpuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
18.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
19.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian masing-masing.
20.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21.Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas : a . kejujuran dan keadilan; b . manfaat;

c.keserasian;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.keterbukaan;
g.kemitraan;
h.keamanan; dan
i.keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. - Pasal 3 Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :
a.mengedepankan pelayanan prima; b . mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usahajasa konstruksi.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

!ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib memiliki IUJK dari Pemerintah Daerah.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.IUJK bagi badan usaha.
2. b.Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bagi pelaku usaha orang perorangan.

Pasal 7

( 1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUJK yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah.

(2)Bupati dapat menunjuk dan menetapkan SKPD tertentu sebagai SKPD Pemberi IUJK.
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang menangani urusan otonomi daerah dibidang perizinan terpadu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD Pemberi IUJK dan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Permohonan IUJK baru; b . Perpanjangan IUJK; c . Perubahan data; dan/ atau d . Penutupan IUJK.

Pasal 9

Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :

a.mengisi formulir permohonan; b . menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
c.menyerahkan rekaman pengesahan badan hukum bagi BUJK yang berbentuk perseroan; d . menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga;
e.menyerahkan rekaman SKA dan/ atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
f.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
g.menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; h . menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
i.menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pemyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha; j . menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges pejabat yang berwenang;
k.menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan; dan

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
(2)Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . Mengisi formulir permohonan; ·
1. b.Menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga; •
2. c.Menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
3. d.Menyerahkan rekaman SKA dan/ atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. e.Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi penggantian pegawai;
5. f.Membuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
6. g.Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
7. h.Menyerahkan rekaman NPWP perusahaan, dalam hal wajib pajak badan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat kedudukan juga wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut untuk memperoleh NPWP Cabang untuk setiap tempat usaha;
8. i.Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
9. j.Menyerahkan sertifikat IUJK asli;
10. k.Menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan; dan

Pasal 11

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :

a.Mengisi formulir permohonan;
b.Menyerahkan rekaman:
1. 1.Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
2. 2.Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
3. 3.Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4. 4.Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
c.Menyerahkan IUJK yang asli; dan d . Menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan dikuasakan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…