DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Industri unggulan daerah terdiri dari: a. industri pangan b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka d. industri transportasi e. industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri f. industri hulu argo dan g. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2040;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 870);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); I- t . unaang-unctang Nomor ~3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/ 12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M- IND/PER/7 /2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 16); I
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan Menetapkan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memrmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian di Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ a tau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 6 . Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020·2040 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah untukjangka waktu 20 Tahun.
7.Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis, talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya seternpat) yang berkembang di lokasi tertentu.
8.Kebijakan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya disingkat KIK merupakan dokumen yang memuat arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencda Pembangunan lndustri Kabupaten. f( b.,, •

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RPIK Bengkulu Tengah Tahun 2020-2040.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Pendahuluan; b . Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
2. c.Visi Dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan lndustri Daerah; d . Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah;
3. e.Penutup.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pernerintah Daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan industri Daerah Tahun 2020-2040.

Pasal 4

RPIK disusun dengan tujuan untuk rnenciptakan integrasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Daerah serta rnewujudkan pernbangunan industri yang terencana, terukur, dan tertata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rencana pengembangan Industri Unggulan Daerah.
(2)Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : (1}
(2)
1. a.industri pangan;
2. b.industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
3. c.industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
4. d.industri transportasi; e . industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
5. f.industri hulu agro; dan
6. g.industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan berdasarkan potensi sumber daya di Daerah. Pengembangan Industri Unggulan Daerah dimaksud pada ayat (1) harus memberi kesejahteraan masyarakat. sebagaimana manfaat bagi f ~ . 1

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
(3)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi: a . perubahan kebijakan nasional; b . perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
1. c.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/ atau
2. d.perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan industri Daerah berdasarkan RPIK.
(2)Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Dalam melaksanakan RPIK, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah. ( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 9

Untuk melaksanakan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menetapkan KIK. KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.sasaran pembangunan industri; b . fokus pengembangan industri;
c.tahapan capaian pembangunan industri; d . pengembangan sumber daya industri; e . pengembangan sarana dan prasarana industri;
f.pemberdayaan industri;
g.pengembangan industri prioritas serta industri kecil dan industri menengah;
h.pengembangan perwilayahan industri; dan
i.fasilitas fiskal dan non fiskal. KIK disusun oleh Dinas. Dalam melaksanakan penyusunan kebijakan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai KIK diatur dengan Peraturan Bupati. f l-- 1 .. -

Pasal 10

(1)KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri Kabupaten.
(2)Rencana Kerja Pembangunan lndustri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh Dinas untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1)Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada Dinas.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada perangkat Daerah, pelaku industri, dan masyarakat.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk memastikan terselenggaranya pembangunan industri yang selaras dengan kebijakan industri nasional dan Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…