DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mekanisme Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Refflesia Besaran penyertaan Modal Penganggaran dan realisasi penyertaan modal Pelaksanaan dan Pengelolaan Penyertaan Modal Pengawasan, kontribusi PAD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat

(7)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu berperan meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan melalui penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Rafflesia;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Raffiesia; I- ; 'l • Mengingat - •

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); : ' ,- . - -

Menetapkan

Menetapkan 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBENGKULUTENGAH dan BUPATIBENGKULUTENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. 'J \ , ' - -
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal usaha Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau ditimbang.

(1)Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
1. a.Kepastian Hukum;
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Kepastian Nilai;
4. d.Fungsional; e . Efisiensi. I I -
(2)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah.
(3)Tujuan Pemerintah Daerah menyertakan modal ke PDAM adalah sebagai upaya mendukung dalam peningkatan produktivitas kinerja yang profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien dan sinergitas bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat sekaligus mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada a yat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sating menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Rafllesia ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Rafflesia dapat berbentuk uang dan/ atau barang.
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(4)Penyertaan Modal qalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : - a . Tanah dan/ atau bangunan;
1. b.Selain tana,h dan/ atau bangunan.
(5)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Rafflesia maksimum sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pada Tahun Anggaran 2017 maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ; b . Pada Tahun Anggaran 2018 maksimum sebesar Rp. 1.100.000.000,- 1, (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
2. c.Pada Tahun Anggaran 2019 maksimum sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
(6)Dalam hal penyertaan modal untuk tahun-tahun berikutnya akan dilakukan Kajian Investasi Pemerintah Daerah Kembali.
(7)Modal yang disertakan pada PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada PDAM. ---- / r I " •
(1)Penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pada PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah. BABV PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PasalS
(1)Pelaksanaan Penyertaan modal daerah ke PDAM sepenuhnya dikelola oleh PDAM.
(2)Pengelolaan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui PPKD dalam bentuk laporan tertulis, yang berisikan kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasi pada semester akhir.
(3)Hasil Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ·ditunjuk dan disetujui oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Inspektorat bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah di PDAM.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati. •' • •
(1)Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan ke Kas Daerah.
(2)Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal ?o \k-f~u 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH{ ~ MUZAKIR HAMIDI• Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal '3 o Qerembfr 2016 ---- . Pit. BUPATI BENGKULU TENGAH, ., ? ~ ·. EDYARSYAH , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR \fo

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011