DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Produk Hukum Desa di bentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan meliputi; a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tapat; c. Kesesuaian atara jenis dan materi dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah d engan Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Perset ujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HOKUM DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 7 . Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang ctisebut dengan nama lain dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Produk Hukum Desa adalah peraturan perundang- undangan Desa yang berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Peraturan Bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.
11.Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa adalah rangkaian kegiatan penyusunan sejak perencanaan sampai dengan pengundangan.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15.Peraturan Badan Permusyawaratan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perrnusyawaratan Desa.
16.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Pengundangan adalah penempatan Peraturan didesa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. BABD ASAS-ASAS PRODUK HUKUM DESA Pasal 2 Produk Hukum Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelernbagaan atau organ pembentukan yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Produk Hukum Desa mengandung asas:
1. a.pengayoman;
2. b.Kernanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.kebhinneka tunggal Ika;
7. g.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
8. h.ketertiban dan kepastian hukum; '
  1. 1.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(2)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat memuat asas lain sesuai dengan subtansi Produk Hukum Desa yang bersangkutan. • •

BAB III

SIFAT DAN JENIS PRODUK HOKUM DESA Pasa14 Produk Hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 5

(1)Produk Hukum Desa ber sifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 meliputi:
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersarna Kepala Desa;
3. c.PeraturanKepala Desa; dan d . Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Produk Hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 berupa Keputusan Kepala Desa;

BAB IV

TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUK1JM DESA

Pasal 6

Format Produk Hukum Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kerangka penyusunan Produk Hukum Desa pada umumnya terdiri atas:

a.Judul;
b.Pembukaan;
c.Batang Tubuh;
d.Penutup;
e.Penjelasan (jika diperlukan); dan
f.Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 8

(1)Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi m u atan Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.
(3)Materi muatan Keputusan Kepala Desa merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. • •
(4)MaterimuatanPeraturan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil kesepakatananggotaBPDyangmenjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasdanfungsiBPD. BABV PERATURAN DESA BagianKesatu Perencanaan Pasal 9
(1)Pembentukan Peraturan DesadilakukandalamsuatuProgram perencanaan pembentukan peraturan desa.
(2)Perencanaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)memuatprogram Pembentukan Peraturan Desa dengan pokok materiyangakandiatur sertaketerkaitan denganperaturan perundang-undangan lainnya.
(3)Pokokmateri yang akandiatur sertaketerkaitannya denganperaturan perundang-undanganlainnya sebagaimanaclimaksudpadaayat(2) merupakanpenjelasansecaralengkap mengenai konsepsirancangan PeraturanDesa yangmeliputi:
1. a.Latar belakangdan tujuanpembentukan; b.dasarhukum; c.sasaran yangingin diwujudkan;
2. d.pokok pikiran,lingkup,atauobjekyangakan diatur; e.jangkauan serta arahpengaturan;dan f.keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 10

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkanoleh KepalaDesadanBPDdalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan,lembagaadat danlembagadesa lainnya di desa dapatmemberikanmasukan kepada Pemerintah Desadan/ atau BPDuntukrencana penyusunan rancangan Peraturan Desa serta tokohmasyarakat yangada di desa.
(3)Dalam keadaan tertentu, KepalaDesa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desadi luar perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(4)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(3)adalah:
1. a.Menetapkan Peraturan Desa yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b . Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi desa atas suatu rancangan Peraturan Desa. Pasalll Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan paling lama akhir bulan februari setiap tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Desa. t

Pasal 12

Penyusunan Rencana Pembentukan Peraturan Desa di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 13

{l} Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas bersama antara BPD dan Pemerintah Desa untuk mendapat kesepakatan bersama.

(2)Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam Musyawarah Desa
(3)Daftar rancangan Peraturan Desa yang tersusun dalam Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diumumkan su paya diketahui oleh masyarakat.

Pasal 14

(1)Rancangan Peraturan Desa disusun oleh perangkat desa yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan materi muatan Peraturan Desa yang akan dibentuk.
(2)Rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Desa untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 15

(1)Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun.
(2)Susu nan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota:
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pimpinan perangkat desa terkait, dan unsur akademisi yang berpengalaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a . mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
1. b.membuat daftar inventarisasi masalah;
2. c.membahas dan menyempu m akan Rancangan Peraturan Desa;
3. d.menyusun jadwal pembahasan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Paragraf2 Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD Pasall6 ( 1) BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
(2)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di lingkungan BPD diusulkan oleh anggota kepada Ketua BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…