DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi : a. destinasi pariwisata b. industri pariwisata c. pemasaran pariwisata d. kelembagaan kepariwisataan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratu ran Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undanit l.l...lCllluaranr~egaraRepublikIndonesiaTahun 2004Nomor86,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4412); 4.Undang-UndangNomor 17Tahun2007 tentangRencana PembangunanJangka PanjangNasionalTahun2005-2025 (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2007Nomor33,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4700); 5.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang PenataanRuang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor68, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4725); 6.Undang-UndangNomor40 Tahun2007 tentangPerseroanTerbatas(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor106, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4756); 7.Undang UndangNomor24Tahun2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu TengahdiProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor97,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4870); 8.Undang-UndangNomor10Tahun2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor 11 , Tambahan LembaranNegara Republiklndonesia Nomor 4966; 9.Undang-UndangNomor32Tahun2009 tentang PerlindungandanPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009Nomor 139, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5058); 10.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2010 tentang Cagar Budaya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5168); 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembarM - l'legara .t<.epub.l.lk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu ran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata (Lembaran Negara Nomor Tahun 2010 Nasional Tahun 2010-2025.(LN Rl Tahun 2011 Nomor 125);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
14.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-202/\- tLemoaran uaeran .t-'rovins1 .t:SengkUlu Tahun 2013 Nomor 15);
17.Peratu ran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDU PEMBANGUNAN KEPARAWISATAAN KABUPATE BENGKULU TENGAH TAHUN 2020-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerahadalah Pemerintah Daerah Kabupate Bengkulu Tengah. - ;:s _ tlupat:1 actalah tlupatl tlengkUlu Tengan. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 5 . Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2025, selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. 6 . Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 7 . Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunika n , keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas (- 'i 14. 15. 16. 17. 18. serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi teiwujudnya kepariwisataan. lndustri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang sating terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuankunjungan wisatawan. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam kunjungan ke Destinasi Pariwisata. yang secara kemudahan, melakukan Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19.Fasilitas um urn adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasabagi pernenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat KSPK, adalah kawasan yang rnerniliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, selanjutnya disingkat KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter a.tau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan. f1 -

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku; b . sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi:

a.destinasi pariwisata;
b.industri pariwisata;
c.pemasaran pariwisata; dan d . kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 4

Jangka waktu RIPPARKAB berlaku 6 (enam) tahun untuk kurun waktu tahun 2020 - 2025.

BAB ILL

VISI, MISI, KONSEP DAN PRINSIP

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah "Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai destinasi pariwisata terbaik di Provinsi Bengkulu dan salah satu tujuan wisata terpavorit secara nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan religius".

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah: a . memanfaatkan sumberdaya alam sektor pariwisata secara berkelanjutan;

b.m elestarikan nilai dan keragaman budaya lokal; c . m engembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; JI))
d.mengembangkan pasar pariwisata regional dan nasional; f .. 1 -
e.meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia pelaku kepariwisataan;
f.meningkatkan kapasitas kelembagaan pariwisata;
g.meningkatkan kualitas kepariwisataan yang adil dan merata; h . mendorong partisipasi pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Pasal 7

Konsep pembanagunan kepariwisataan yaitu:

a.pembangunan pariwisata berkelanjutan;
b.Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat;
c.pembangunan ekonomi kreatif; dan
d.implementasi aspek 4A pariwisata, yaitu attraction (daya tarik), accesability (aksesibilitas), amenities (fasilitas), dan ancillary (kelembagaan).

Pasal 8

Prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

a.pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
b.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
c.pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, antarpemangkukepentingan, serta dengan ruang dan wilayah yang lebih luas; dan
d.pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan dan beridentitas lokal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

a.mendorong percepatan pembangunan aksesibilitas, prasaranan dan fasilitas destinasi pariwisata.
b.membangun dan memperluas jaringan promosi pariwisata secara proporsional untuk mendukung perluasan pemasaran pariwisata dan penguatan citra pariwisata daerah.
c.mendorong pengembangan investasi dan kemitraan pada sektor pariwisata secara profesional dan saling menguntungkan. d . mendorong dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha kepariwisataan baik kuantitas maaupun kualitas.
e.mendorong percepatan pembangunan industri pariwisata untuk penguatan struktur pariwisata, peningkatan daya saing pariwisata, dan pengembangan kemitraan usaha pariwisata. f <\ -
f.mengembangkan kelembagaaan kepariwisataan Pemerintah maupun swasta (Badan Promosi Pariwisata Daearah) dan ta.ta kelola pariwisata yang profesional untuk mendukung Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata.
g.meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan kepariwisatan yang professional dan bertanggungjawab.

Pasal 10

( 1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

a.meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional;
b.berkembangnya suatu kawasan pariwisata melalui pembangunan berbagai sarana-prasarana kepariwisataan untuk mendukung pergerakan wisatawan;
c.meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d.berkembangnya destinasi, daya tarik dan produk usaha wisata untuk peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan lokal, regional, nasional dan regional;
e.meningkatnya investasi daerah melalui pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata;
f.berkurangnya angka kemiskinan dan peretasan ketertinggalan masyarakat di kawasan pariwisata; dan
g.meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran.

(2)Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

a.pembangunan perwilayahan pariwisata yang diarahkan untuk memadukan keunggulan ben tang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya, sekaligus melindungi sumber daya alam dan sejarah daerah; b . pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata daerah; n
c.pembangunan jalur 'Wisata tematik yang memadukan keunggulru bentang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya, serta daya taril wisata lain di sekitarnya;
d.pengembangan desa-desa wisata tematik sesuai potensi pariwisat. kecamatan;
i.pengembangan pariwisata pendidikan dan penelitian pada daya tari1 wisata berbasis keanekaragaman hayati dan budaya; j . pengembangan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya taril wisata berbasis bentang alam yang khas dan bernilai tinggi;
k.pengembangan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata budayc tradisional, agrowisata, dan kuliner;
1. 1.penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Daerah dalam upaya konservas sumber daya alam dan budaya; m . peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Kabupater dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu;
n.pembangunan aksesibilitas darat yang menghu bungkan pusa1 pelayanan primer dan sekunder dengan daya tarik wisata di selurul wilayah daerah ;
o.pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan untub memenuhi kebutuhan pariwisata dan penduduk;
p.pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pari'Wisata yang ramal: lingkungan dan bercirikan budaya khas daerah;
q.pengembangan masyarakat sadar wisata yang menjunjung norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai pelaku utama dalan: pembangunan kepariwisataan pertumbuhan fasilitas dan usaha pariwisata berstandar internasional; r . pengembangan masyarakat sadar lingkungan di sekitar daya taril< wisatadan pusat-pusat pelayanan pariwisata; s . pengembangan regulasi investasi yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas dan usaha pariwisata di daerah; t . pengembangan insentif bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat;
u.pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor lain untu l< mendorong percepatan pertumbuhan kepariwisataan daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…