(1)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp . 2 .247.000 ,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya t (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada a yat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p engundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah . Diundangkan di Karang Tinggi pad a tanggal 17 ~~ 2019 Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 17 S'tf> 2019 / BUPATI BENGKULU TENGA~ '?J H. FERRY RAMLI / SEKRETARIS DAERAH / ,. KABUPATEN BENGKULU TENGAH, ~- EDY HERMANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINS! ~ -'1 BENGKULU 4 /t;t+/2.019 ,- I • . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah tertentu dan retribusi daerah tertentu. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam peraturan daerah tersebut, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan mengacu pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi. Salah satu materi yang dajukan judicial review adalah ketentuan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipandang tidak tepat apabila menggunakan ketentuan persentase atas NJOP PBB bangunan menara. Diterimanya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut maka secara yuridis penjelasan Pasal 124 sudah tidak dapat dijadikan pedoman dan dasar dalam menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga ketentuan mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar itulah kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan atas ketentuan tarif retribusi menara telekomunikasi mengacu pada pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. I,, II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1