DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

melakukan perubahan pada beberapa pasal seperti Pasal 46 mengenai tingkat penggunaan jasa ukur, Pasal 47 mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, Pasal 48 mengenai tarif retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber potensial pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
b.bahwa beberapa ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor O1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga sudah tidak dapat dilaksanakan;
c.bahwa untuk efektivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu melakukan peru bahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); / · ., ' ~ ' ,, 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan Menetapkan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02);
b.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14) .
1. 1.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu 1 /'Ji -f>-1 tahun . f '1 F l I \ .

(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud p a da aya t (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 3 . Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 48

(1)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp . 2 .247.000 ,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya t (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada a yat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p engundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah . Diundangkan di Karang Tinggi pad a tanggal 17 ~~ 2019 Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 17 S'tf> 2019 / BUPATI BENGKULU TENGA~ '?J H. FERRY RAMLI / SEKRETARIS DAERAH / ,. KABUPATEN BENGKULU TENGAH, ~- EDY HERMANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINS! ~ -'1 BENGKULU 4 /t;t+/2.019 ,- I • . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah tertentu dan retribusi daerah tertentu. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam peraturan daerah tersebut, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan mengacu pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi. Salah satu materi yang dajukan judicial review adalah ketentuan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dipandang tidak tepat apabila menggunakan ketentuan persentase atas NJOP PBB bangunan menara. Diterimanya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut maka secara yuridis penjelasan Pasal 124 sudah tidak dapat dijadikan pedoman dan dasar dalam menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga ketentuan mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar itulah kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan atas ketentuan tarif retribusi menara telekomunikasi mengacu pada pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. I,, II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 46

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 47

Cukup jelas. I . . Angka 3

Pasal 48

Pasal II Cukup jelas. Ayat (1) Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan sistem tarif tunggal sebagai berikut: Jumlah Menara: 44 menara Jumlah kunjungan dalam 1 tahun : 2 kali Jumlah kunjungan dalam 1 hari : 1 menara Komponen biaya sebagai dasar perhitungan terdiri dari :

a.Biaya transportasi untuk 1 (satu) tim sebesar Rp. 500.000,00 per tim
b.Vang harian anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp. 185.000,00 per orang
c.Biaya ATK Rp. 6.000.000,00 per tahun Cara penghitungan tarif adalah sebagai berikut:
1. 1.Jumlah Kunjungan: 44 x 2 = 88 kali
2. 2.Biaya Transportasi Tim 1 Tim x 88 hari x Rp. 500.000,00 = Rp. 44.000.000,00 3 . Uang Harian 3 Orang x 88 hari x Rp.185.000,00 = Rp. 48.840.000,00 4 . ATK = Rp. 6.000.000,00 5 . Total Biaya Operasional Pertahun = Rp. 98.840.000,00
3. 6.Rata-rata tarif retribusi per menara per tahun Rp. 98.840.000,00/44 menara = Rp. 2.246.364,00
4. 7.Pembulatan = Rp. 2.247.000,00 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 3 ~Ql'£ii . 0 ( '\ / $4 / 'LOl9) I·

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…