DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan analisis gender dilakukan melalui tahapan : A. tahap analisis situasi B. tahap penyusunan KAK/TOR C. Tahap penyusunan GBS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 984 Nomor29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); (
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskrim.inasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); / ~ I I lU.Peraturan Pemenntah Nomor l'.l Tahun '.lU17 tentani Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 'i Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 6041); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan1 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublH Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negarc Republik Indonesia Nomor-6322); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan! Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telal diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republi1 Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentani Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Ata~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentanE Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TEGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDEF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 7 . Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan 8 perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah. 8 . Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan ( naK-na.KI1ya seoagai manus1a, agar mampu oerperan aan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Analisis Gender dan memahami adalah analisis untuk mengidentifikasi pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13.Perencanaan dan penganggaran responsif Gender adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan prespektif Gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyeselesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14.Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender .
16.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para , / pcac:1A::sc:u1ct. uc:u1 pc;u~ca i:1A pc;u~c:u u;:;uu:1.u.1ct.cU1 uc:uuca uc:u 1 berbagai instansi atau lembaga di daerah.
18.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah berlandaskan asas:

a.kemanusiaan;
b.kepastian hukum; C. keadilan; d . kesetaraan;
e.sosio-kultural; dan
f.otonomi daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan PUG dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan usur masyarakat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan yang berperspektif Gender .

Pasal 4

PUG bertujuan untuk:

a.memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor;
b.mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berprespektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender; / t:. mt:n1ngKa1.K.an Kt:st:t.araan aan Keaauan uenaer aruam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan Gender .

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender .
(2)Kerangka kerja perencanaan dan penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja.
(3)Kerangka kerja perencanaan dan penganggaran responsif Gender dalam siklus anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 tahapan:
1. a.Penilaian masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan dan tantangan ekstemal serta membuat skala prioritas.
2. b.Penyusunan strategi dengan melakukan penyusunan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan basil analisis.
3. c.Penyiapan anggaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. d.Pengukuran kinerja dengan melakukan identifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. ,

Pasal 6

(1)Penyusunan perencanaan dalam dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.tahap analisis situasi; b . tahap penyusunan KAK/TOR; dan
2. c.tahap penyusunan GBS.
(4)Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

(1)Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. / I I -

Pasal 9

(1)Barenlitbang mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender .
(2)Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 10

(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. Bupati menetapkan

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…