menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 984 Nomor29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
(
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskrim.inasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); / ~ I I lU.Peraturan Pemenntah Nomor l'.l Tahun '.lU17 tentani Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 'i Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan1 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublH Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negarc Republik Indonesia Nomor-6322); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan! Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telal diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republi1 Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentani Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Ata~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentanE Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom01 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TEGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDEF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. KETENTUAN UMUM