DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Beban kerja,dan/ atau; b. Tempat bertugas, dan/ atau; c. Kondisi kerja,dan/atau; d. Kelengkapan profesi, dan/ atau; e. Prestasi kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH SABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
7.TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8.TPP berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
9.TPP berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
10.TPP berdasarkan kondisi kerja resiko I adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas ditempat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. .. . ' ' . . ' .'
11.TPP berdasarkan kondisi kerja resiko II adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas ditempat yang rawan kontak fisik, beresiko tinggi dan dapat mengancam keselamatan jiwa.
12.TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13.TPP berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang hasil kerjanya telah dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan prilaku kerja.
14.Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

(1)Pemberian berdasarkan:

BAB III

POKOK- POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

tambahan penghasilan

a.beban kerja, dan/ atau;
b.tempat bertugas, dan/ atau;
c.kondisi kerja, dan/ atau:
d.kelangkaan profesi, dan/atau · e . prestasi kerja. ' dilaksanakan

(2)TPP berdasarkan beban ke · b . ayat (1) h f IJa se agaimana dimaksud pada uru a merupakan tambahan e gh il diberikan kepada pegawai yang dibebani p ~ ~s an yang menyelesaikan tu tu pe eIJaan untuk kerja normal. gas- gas yang dinilai melampaui beban
(3)TPP berdasarkan tempat bert . pada ayat (1) huruf b me :as sebagaunana dimaksud yang diberikan kepada rup ar.i tambahan penghasilan t~ga~nya berada di daerah ~~;:e:~~ mkaelaksana~n tinggi dan daerah terpencil. ng t kesulitan
(4)TPP berdasarkan kondisi ke . . a:yat (1) huruf c merup~a =~=ana dim~sud pada d1berikan kepada pegawai dalam penghasilan yang berada pada lingkungan ke ·a mel~~ak~ t~gasnya
(5)TPP sebagaimana dimaks~d yang memiliki resiko tinggi. dalam Resiko I dan Resiko II. pada ayat (4) digolongkan .. .. -
(6)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
(7)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang hasil kerjanya telah dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, perilaku dan hasil kerja.
(8)Kriteria, besaran, dan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perudang-undangan berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(9)Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 201 7 dinyatakan tetap berlaku, sebelum peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8) diubah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 10 A91.1sl.~ 201 7 {)3UPATI BENGKULU TENGAH, i Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal lo Agu11vr 201 7 SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATEN BENGKULU TENGAH,l, ~ MUZAKIR HAMIDt 'H. FERRY RAMLI , tQ~MBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU ... ·"

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…