DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Memuat: ASAS DAN TUJUAN; PERENCANAAN; KESEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL; WAKTU KERJA; PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL; PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; SANKSI DAN PENGHARGAAN;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari komponen bangsa yang menggerakkan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual;
b.bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu kawasan tujuan investor industri perkebunan dan pertambangan di Provinsi Bengkulu yang banyak menyerap tenaga kerja lokal, interlokal, maupun tenaga kerja asing;
c.bahwa peran dan keberadaan tenaga kerja lokal perlu mendapat kesempatan luas, pembinaan dan perlindungan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Bengkulu Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, peril

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Repub; J • t • , 4 J ... - Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870).
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Kententuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. I ----------------- - - ------- --- -- - - - ·-- -- 1 • ' . ' 4 - - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BUPATIBENGKULUTENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menu.rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 4 . Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu Tengah. urusan I . t ' . ' •
7.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
9.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan akta kependudukan.
10.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; / '· ' .
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 14.Perusahaan adalah:
a.bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Perusahaan besar dan menengah adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Modal Dalam Negeri.
2. 16.Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
3. 17.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
4. 18.Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai PP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis f yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat- syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
5. 19.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
6. 20.Asiosiasi Pengusaha Indonesia yang selanjutnya disebut Apindo adalah organisasi pengusaha yang berwenang dalam penanganan masalah ketenagakerjaan yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 21 . Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat BLK adalah unit pelaksana teknis yang dikelola oleh Dinas berupa sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan/ atau mendalami keahlian bagi tenaga kerja.
7. 22.Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
8. 23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. 24.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah. / i • •, . . ..
10. 25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral antara Pengusaha/Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Perlindungan tenaga kerja lokal bertujuan:

a.memberikan perlindungan kepada angkatan kerja daerah untuk memperoleh kesempatan kerja secara prioritas sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat, dan bakat yang dimilikinya; dan
b.melaksanakan pembinaan keterampilan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan peluang usaha baru.
c.dan pengawasan secara terpadu berkesinambungan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

(1)Dalam

BAB III

PERENCANMN

Pasal 4

pembangunan ketenagakerjaan daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan I I • ' .' perencanaan tenaga kerja daerah sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perencanaan perlindungan tenaga kerja;
2. b.perencanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan bekerja;
3. c.perencanaan pelatihan pemagangan dan peningkatan produktifitas;
4. d.perencanaan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja;
5. e.perencanaan pengembangan SDM pembina ketenagakerjaan; dan
6. f.perencanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(3)Perencanaan penyelenggaran perlindungan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mengacu pada RPJP dan RPJM Daerah.

Pasal 5

(1)Masyarakat dan tenaga kerja berhak memperoleh informasi perencanaan ketenagakerjaan di daerah.
(2)Informasi ketenagakerjaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas tenaga kerja; e . hubungan industrial;
5. f.kondisi lingkungan kerja;
6. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan I ' ' '
7. h.jaminan sosial tenaga kerja.
(3)Sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KESEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

(1)Dalam rangka kesempatan tenaga kerja lokal, perusahaan besar dan menengah wajib untuk mengutamakan penerimaan tenaga kerja lokal minimal 75 persen tenaga kerja non skill sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan besar dan menengah menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Pemerintah Daerah.
(3)Prosedur dan kriteria penerimaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
1. a.tenaga kerja yang bersangkutan adalah penduduk daerah yang dibuktikan dengan bukti kependudukan yang sah, atau berasal dari daerah yang dibuktikan dengan bukti kependudukan Kartu Keluarga yang berdomisili di Daerah.
2. b.tenaga kerja yang bersangkutan terdaftar pada Dinas sebagai pencari kerja atau memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja.
(4)Persyaratan dan tata cara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas. f t • -

Pasal 7

( 1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kemampuannya.

(2)Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakannya di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kemampuan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan minimal 1 (satu) persen dan atau kualifikasi perusahaan.
(3)Prosedur dan tata cara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang□ undangan .

Pasal 8

( 1) Kesempatan tenaga kerja penyandang disabilitas selain dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat

(2), dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja penyandang distabilitas yang memperoleh izin tertulis dari Dinas.
(2)Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penyandang disabilitas harus berbadan hukum.
(3)Tata cara untuk mendapatkan lZ1Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Lembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat /- . ' . •

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan ketenagakerjaan.
(2)Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas tenaga kerja BLK.
(3)Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan swasta dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan usaha peningkatan produktifitas tenaga kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan kesempatan kerja, latihan kerja, dan tata cara kerjasama unit pelaksana teknis dengan pihak-pihak diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…