Pasal 10 ayat (1) : Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin / 1 (satu) tahun takwin. Pasal 12 ayat (1) : Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD.
Memuat teks peraturan…
(1) Prinsip dan sasaran da)am penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelengaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA. BABVI STRUKTUR DAIi BESARNYA TARIF RETRIBUSI
(1) Struktur Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar amerika) /orang/bulan. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi. BABVII WILAYAH PEMUlfGUTAN
Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAJIG
(1) Masa Retribusi adalah dalamjangka waktu yang Iamanya 1 (satu) bulan takwin / 1 (satu) ta.bun takwin. (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD. \ . ,. t • • '... BABIX PENETAPAN RETRIBUSI
( 1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). (2) Ketebtuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah. BABX TATA CARA PEMUNGUTAN
( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD. (2) Tata Cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah. BABXI TATA CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan yang dilakukan di kas daerah dengan menggunakan SKRD. (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi. (3) Ketentuan mengenai tata Cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya a tau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. , ' .. BAB XIII PENGURANGAB, KERINGABAB DAB PEMBEBASAB RETRIBUSI
( 1) Bupati Bengkulu Tengah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (4) Ketentuan mengenai ta.ta Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah. BAB XIV KEDALUWARSA
(1) Hak untuk melak:ukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai ta.ta cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. • BABXV PEMAIU'AATAN
( 1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAB
Membuka PDF…