DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi a. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal B. Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal C. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal D. Kerjasama penanaman modal E. Promosi penanaman modal F. Pelayanan penanaman modal G. Pengendalian penanaman modal H. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal I. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi J. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal K. Fasilitas penanaman modal L. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal M. Ketenagakerjaan N. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal O. Kemitraan dan peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia; b . bahwa penanaman modal perlu dalampertumbuhan ekonomi untuk rangka mempercepat peningkatan kesejahtraan masyarakat, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, promatif, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 4 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 9 . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); • 11 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Ka bupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAIGLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. -
4.Dinas adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang penanaman modal.
5.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 9 . Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bengkulu Tengah.
10.Pelaku Usaha adalah perseorangan a tau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.
14.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
15.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ a tau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
16.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lemba,ga OSS untuk dan atas oama menteri, pimpinan Iembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
17.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
18.Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22 . Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan di bidang Penanaman Modal.
23.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas , 1>e1c:1Ktsanaan renanaman Moctal serta pengenaan sanks terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuar peraturan perundang-undangan.
25.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnyc disingkat LKPM adalah laporan berkala mengena perkembangan kegiatan perusahaan Penanaman Modal.
26.Usaha Terbuka Dengan Persyaratan adalah jenis usahc tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanamar Modal dengan persyaratan tertentu.
27.Usaha Tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilaran! diusahakan sebagai kegiatan Penanarnan Modal oleh Penanarr Modal.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan penanarnan modal di Daerab berdasarkan asas: a . kepastian h ukum;

b.keterbukaan;
c.akuntabilitas; d . perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam e. f. g. h. i. J. modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah adalah: a . meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
c.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonorni riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; d . mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagj penanaman modal; c . .L.Uc1.LU1~L.KW1 Kemampuan aaya saing aun1a usaha;
f.pengembangan kemampuan teknologi;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.meningkatkan penanarnan modal yang ban.yak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
i.menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
j.terwujudnya standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas penanaman modal;

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal : a . meningkatkan iklim investasi yang kondusif;

b.meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d . meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal; b . Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal;
c.Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanam.an modal; d . Kerja sama penanaman modal;
e.Promosi penanaman modal;
f.Pelayanan penanaman modal;
g.Pengendalian penanaman modal;
h.Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
1. 1.Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; J. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman modal;
k.Fasilitas penanaman modal;
1. 1.Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
m.Ketenagakerjaan; -
n.Pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal; dan
o.Kemitraan dan peran serta masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERlNTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARMN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di daerah;
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan iklim penanaman modal;
2. b.pelaksanaan promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal; d . pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
4. e.pengembangan dan penyediaan data dan sistem informasi penanaman modal.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal di Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; b . menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
2. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. - - - - ua.lS!a.u n..~uua. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

Pasal 8

Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7, disusun dalam RUPM Kabupaten.

Pasal 9

Dalam penyusunan RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 8, harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakar penanaman modal yaitu:

a.perbaikan iklim penanaman modal;
b.persebaran penanaman modal;
c.fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
d.penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
e.pembcrdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi;
f.pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanamar modal;dan
g.promosi penanaman modal.

Pasal 10

( 1) Penyusunan RUPM Kabupaten mengacu kepada RUPlV Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potens daerah.

(2)RUPM Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Daeral dalam menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Kabupaten diatu: dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…