DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perangkat desa terdiri dari : a. sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kepala urusan; b. pelaksana kewilayahan yang disebut dusun yang dipimpin oleh kepala dusun; dan c. pelaksana teknis yang disebut seksi yang dipimpin oleh kepala seksi yang jumlahnya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 SALINAN Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4); Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala seksi dan unsur kewilayahan.
10.Tim Seleksi Bakal Calon perangkat desa selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dibentuk oleh kepala desa.
11.Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk dengan keputusan camat yang bertugas melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
12.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim seleksi bakal calon perangkat desa untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa.
13.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim seleksi bakal calon perangkat desa melalui ujian tertulis.
14.Bakal Calon perangkat desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai perangkat desa untuk ditetapkan menjadi calon perangkat desa.
15.Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah direkomendasikan oleh camat untuk ditetapkan salah satunya sebagai perangkat desa oleh kepala desa.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Nilai ambang batas kelulusan hasil ujian tertulis adalah tingkatan batas kelulusan ujian tertulis perangkat desa yang masih dapat diterima atau ditoleransi yang ditentukan oleh Tim Seleksi.

(1)Perangkat desa terdiri dari :

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

a.sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kepala urusan;
b.pelaksana kewilayahan yang disebut dusun yang dipimpin oleh kepala dusun; dan
c.pelaksana teknis yang disebut seksi yang dipimpin oleh kepala seksi yang jumlahnya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga).

(2)Struktur organisasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus berhak mencalonkan diri sebagai perangkat desa.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dalam norma adat istiadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dalam norma adat istiadat;
2. b.bakal calon perangkat desa selain kepala dusun diutamakan mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer atau bersedia meningkatkan kemampuan mengoperasikan komputer;
3. c.dalam hal ijazah tidak dapat ditunjukkan disebabkan hilang, terbakar atau rusak dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
4. d.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan pengadilan negeri;
6. f.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
7. g.bersedia mengundurkan diri dari jabatannya bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
8. h.bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya harus mendapat izin dari atasan yang dibuktikan dengan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau yang sejenisnya.
(4)Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah izin untuk meninggalkan jabatan asal dan melaksanakan tugas sepenuhnya sebagai perangkat desa jika terpilih sebagai perangkat desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf c, terdiri dari :
1. a.foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir camat;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
7. g.Surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAPAN PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.kepala desa membentuk tim seleksi;
b.tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
c.pelaksanaan penjaringan, penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
d.tim seleksi menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa kepada kepala desa;
e.kepala desa mengkonsultasikan secara tertulis kepada camat hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
f.camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa; dan
g.dalam hal camat memberikan rekomendasi persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang penetapan dan pengangkatan perangkat desa.

Pasal 6

(1)Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.penetapan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembentukan tim seleksi, paling lama 3 (tiga) hari;
2. b.penyusunan tata tertib, paling lama 3 (tiga) hari;
3. c.mempersiapkan soal ujian seleksi, paling lama 7 (tujuh) hari.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penjaringan, paling lama 14 (empat belas) hari;
2. b.penyaringan, paling lama 7 (tujuh) hari; dan
3. c.penyampaian bakal calon perangkat desa hasil penyaringan dari tim seleksi kepada kepala desa, paling lama 2 (dua) hari.
(4)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.penyampaian usulan bakal calon perangkat desa dari kepala desa kepada camat, paling lama 2 (dua) hari;
2. b.rekomendasi tertulis dari camat berupa persetujuan atau penolakan, paling lama 7 (tujuh) hari; dan
3. c.penetapan perangkat desa oleh kepala desa dalam hal camat memberikan persetujuan, paling lama 2 (dua) hari.
(5)Tahapan-tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak pembentukan tim seleksi.
(6)Dalam hal terjadi penolakan oleh camat, maka kepala desa menugaskan tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali. Paragraf Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 7

(1)Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah minimal 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan minimal 3 (tiga) orang maksimal 7 (tujuh) orang anggota.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa dilarang menjadi anggota tim seleksi.
(3)Jumlah dan susunan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi bertanggungjawab serta melaporkan setiap tahapan proses pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa.
(1)Tim seleksi mempunyai tugas:

Pasal 8

a.menyusun tata tertib seleksi perangkat desa;
b.mempersiapkan soal ujian seleksi;
c.melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa;
d.melakukan penyaringan bakal calon perangkat desa; dan
e.melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada kepala desa.

(2)Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1)Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat antara lain:
1. a.syarat-syarat bakal calon;
2. b.kewajiban, larangan dan sanksi bagi bakal calon dan tim seleksi;
3. c.waktu dan proses pelaksanaan penjaringan;
4. d.ketentuan mengenai persyaratan penetapan hasil penjaringan;
5. e.waktu dan proses pelaksanaan penyaringan;
6. f.ketentuan mengenai persyaratan penetapan hasil penyaringan;
(2)Waktu dan proses pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c memuat ketentuan, waktu dan tempat pendaftaran.
(3)Ketentuan penetapan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah nilai ambang batas kelulusan hasil ujian tertulis.
(4)Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945;
2. b.pengetahuan dasar tentang administrasi pemerintahan desa;
3. c.pengetahuan peraturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa; dan
4. d.pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa.
(5)Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua tim seleksi berdasarkan berita acara rapat. Paragraf Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

(1)Proses penjaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan secara terbuka dengan cara:
1. a.mengumumkan secara terbuka pada media massa, papan pengumuman, atau melalui kegiatan-kegiatan berkumpulnya masyarakat desa;
2. b.pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat persyaratan bakal calon perangkat desa beserta jadwal pelaksanaan penjaringan, penyaringan hingga penetapan perangkat desa;
3. c.menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan;
4. d.melakukan penelitian terhadap administrasi persyaratan bakal calon perangkat desa;
5. e.membuat berita acara hasil penelitian administrasi;
6. f.membuat berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa; dan
7. g.mengumumkan hasil penjaringan mengenai bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti penyaringan bakal calon perangkat desa.
(2)Dalam hal tidak terpenuhinya bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari.
(3)Dalam hal tidak terpenuhinya pada ayat (2), maka tim seleksi melakukan penjaringan ulang untuk jabatan yang belum terpenuhi.
(4)Apabila bakal calon perangkat desa yang telah lulus tahap penjaringan mengundurkan diri, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke rekening kas desa.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan persiapan ujian tertulis;
2. b.melaksanakan ujian tertulis;
3. c.membuat berita acara hasil ujian tertulis;
4. d.mengumumkan hasil penyaringan bakal calon perangkat desa; dan
5. e.melaporkan secara tertulis hasil penyaringan kepada kepala desa disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(2)Apabila bakal calon perangkat desa yang telah lulus tahap penyaringan mengundurkan diri, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disetor ke rekening kas desa. Paragraf Ketiga Penetapan

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…