DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Bengkulu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Bengkulu bertujuan untuk : a. Investasi secara berkelanjutan untuk memperkuat permodalan PT. Bank Bengkulu tanpa ada niat untuk ditarik kembali atau diperjual belikan b. Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. c. Meningkatkan pendapatan asli daerah. d. Menjadi pemilik saham yang termasuk dalam kelompok penentu kebijakan PT. Bank Bengkulu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan guna mencapai modal inti PT. Bank Bengkulu dalam rangka peningkatan PAD dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Bengkulu.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada PT. Bank Bengkulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5261);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Bengkulu.
6.Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT) saham juga di identifikasikan sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu PT yang di peroleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perusahaan tersebut.
7.Deviden adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemilik saham atau pemegang saham perusahaan.
8.Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.PT. Bank Bengkulu adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Bank Pembangunan Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Bengkulu dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Bengkulu bertujuan untuk :

a.Investasi secara berkelanjutan untuk memperkuat permodalan PT. Bank Bengkulu tanpa ada niat untuk ditarik kembali atau diperjual belikan
b.Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
c.Meningkatkan pendapatan asli daerah.
d.Menjadi pemilik saham yang termasuk dalam kelompok penentu kebijakan PT. Bank Bengkulu.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH, PEMBAGIAN DEVIDEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Bengkulu dapat berbentuk uang dan atau barang.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.tanah dan atau bangunan;
2. b.selain tanah dan atau bangunan.

Pasal 5

Atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah mendapatkan Saham yang nilainya sebesar jumlah penyertaan modal.

Pasal 6

(1)Berdasarkan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah memperoleh deviden yang besarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

PT. Bank Bengkulu setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 10.325.000.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan atau barang.
(3)Nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 9

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggarannya bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Besarnya penambahan penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besaran penyertaan modal daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…