DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban dimaksudkan untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Ratu Samban, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara. Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban bertujuan untuk : a. Meningkatkan pelayanan air bersih dan atau air minum kepada masyarakat; b. Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali c. Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. d. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4761); 8. 9. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802)); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 14. (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah dan/atau uang yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PDAM Tirta Ratus Samban.
6.Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Ratu Samban adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Auditor Independen adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
9.Laba Bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban dalam suatu periode tertentu.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
11.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban dimaksudkan untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Ratu Samban, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban bertujuan untuk :

a.Meningkatkan pelayanan air bersih dan atau air minum kepada masyarakat;
b.Investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali
c.Mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
d.Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH, PEMBAGIAN LABA BERSIH DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Ratu Samban dapat berbentuk uang dan atau barang.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Tanah dan atau bangunan;
2. b.Selain tanah dan atau bangunan.

Pasal 5

(1)Atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah mendapatkan pembagian laba bersih dari PDAM Tirta Ratu Samban.
(2)Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

PDAM Tirta Ratu Samban setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal dalam bentuk barang sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 12.427.291.539.-(Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang.
(3)Nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 8

Besarnya penambahan penyertaan modal daerah mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara
(2)Besarnya penyertaan modal daerah pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besaran penyertaan modal daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

(1)Sebelum melaksanakan penyertaan modal daerah, pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahun anggaran.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Identitas masing-masing pihak
2. b.Jenis dan nilai penyertaan modal
3. c.Jangka waktu
4. d.Perjanjian keuntungan
5. e.Hak, kewajiban dan sanksi

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengawasan penyertaan modal daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh badan pengawas PDAM dan atau oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(4)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…