DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan sebagai pelaksanaan ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketetuan yang mengalami perubahan yakni Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah, angka 9 dihapus dan angka 26 diubah. Pasal 14 ayat (2.a) dan ayat (4) dihapus. Pasal 34 ayat (2) huruf g diubah. Pasal 53 huruf h dihapus dan Pasal 59 huruf h diubah. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasionalsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuandalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 7)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 2)diubah sebagai berikut :
1.KetentuanPasal 1 angka 2,dan angka 5 diubah, angka 9 dihapusdan angka 26 diubah,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas Daerah adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkulu Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
9.Dihapus.
10.Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penerapan Dokumen data dan Kependudukan melalui pendaftaran penduduk Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
11.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12.Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13.Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
15.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
16.Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
17.Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor yang diperoleh dari hasil kegiatan yang bersifat unik/khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
19.Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang memuat Identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah.
21.Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia.
22.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
23.WNI Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
24.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
26.Surat Keterangan yang selanjutnya disingkat Suket adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang sudah melakukan perekaman akan tetapi belum mendapatkan fisik KTP-El dan berlaku 6 (enam) bulan.
27.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28.Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan/desa dan Kecamatan.
29.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
30.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya.
31.Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
33.Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
34.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
35.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
36.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru.
37.Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat telah dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
38.Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
39.Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta- akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan penduduk asing.
40.Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data.
41.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta- akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah yang telah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
42.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
43.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44.Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga dari orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
45.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang dari ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
46.Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana.
47.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
48.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
2.KetentuanPasal 14 ayat (2.a) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
1. a.Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.Mendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
5. e.Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ; dan
6. f.Melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. (2.a) Dihapus.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayatan kepercayaan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.
(4)Dihapus.

3.Ketentuanayat (2) huruf g Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Setiap warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2)Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan anggota keluarganya kepada instansi pelaksana. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :
1. a.Setiap Kepala Keluarga wajib mengisi formulir biodata;
2. b.Mengisi permohonan KK dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi Camat;
3. c.Potocopy buku nikah/akta perkawinan;
4. d.Potocopy akta perceraian bagi yang sudah bercerai;
5. e.Potocopy ijazah terakhir semua anggota keluarga yang masukdalam daftar KK jika ada;
6. f.Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang baik dalam maupun luar negeri;
7. g.Pengurusan dan Penerbitan KK baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data tidak dipungut biaya;
8. h.Pengurusan dan Penerbitan KK baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data tidak dipungut biaya.
  1. 4.Ketentuan huruf h Pasal 53dihapus,sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Akta Kelahiran adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang lahir dibawah 60 (enam puluh) hari adalah :

a.Mengisi blanko permohonan yang diketahui kades/lurah setempat;
b.Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
c.Potocopy Kartu Keluarga (KK) berbasis NIK;
d.Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (ayah dan Ibu) berbasis NIK;
e.Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi kelahiran;
f.Potocopy Buku Nikah/Akta perkawinan; dan
g.Melampirkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pencatatan kelahiran yang melampui 60 hari sejak tanggal kelahiran; dan
h.Dihapus.
1. 5.Ketentuan Huruf h Pasal 59 diubah,sehinggaPasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Syarat-syarat Penerbitan Akta Perkawinan

a.Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan;
b.Potocopy KTP suami dan isteri;
c.Paspoto suami dan isteri ukuran 4 x 6 Cm masing- masing 3 lembar;
d.Fotokopi akta kelahiran suami isteri;
e.Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N2), surat keterangan tentang orang tua (Model N4) dari Kepala Desa/Lurah serta surat persetujuan mempelai (Model N3);
f.Dua orang saksi yang berusia 21 tahun keatas;
g.Izin komandan bagi anggota TNI/Polri; dan
h.Penerbitan Akte Perkawinan tidak dipungut biaya/gratis.
1. 6.Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dihapus , ayat (2) diubah, ayat

(5), ayat (6) ,Ayat (7), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehinggaPasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1)Dihapus
(2)Terlambat melaporkan pencatatan kelahiran melampaui 60 (enam puluh) hari dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)Dihapus.
(4)Bagi penduduk yang meninggalkan daerah keluar negeri untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan pada instansi pelaksana Administrasi Penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan surat keterangan pindah haknya sebagai penduduk daerah dibekukan.
(9)Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus.
(12)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal11 Maret 2017 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd MIAN Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal11 Maret 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd HARYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum NIP.19690423 200212 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (2/12/2017);

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…