DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU . Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMPPTSP menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan BPMPPTSP; b. Pembinaan kepada investor dan calon investor dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara; c. Pelaksanaan publikasi dan promosi daerah; d. Pemutakhiran data potensi dan realisasi investasi daerah;e. Penyelenggaraan kajian potensi investasi; f. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaaan penanaman modal; g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; h. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan; i. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan; j. Pelaksanaan publikasi jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, dan informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi; k. Pengembangan kegiatan sistem informasi investasi dan perizinan; l. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan; m. Penanganan pengaduan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan; n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
6.Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya. 7. 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP adalah lembaga daerah yang melakukan pelayanan terhadap segala bentuk investasi yang ada di Bengkulu Utara dan semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan. 9. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah kabupaten Bengkulu Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga lain atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolahannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atau pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, maupun badan hukum. Tim Teknis Pelayanan Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek izin dan non izin sebelum dokumen diterbitkan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan. Prosedur Tetap atau Standar Operating Prosedur (SOP) adalah instruksi tertulis yang terperinci, merupakan urutan langkah-langkah proses penyelesaian setiap jenis izin dan non izin sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin pelayanan. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Sistem informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyiapan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPMPPTSP

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyelenggaraan BPMPPTSP adalah :

a.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengembangkan ekonomi masyarakat;
b.Melaksanakan publikasi informasi dan promosi penanaman modal;
c.Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
d.Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan;
e.Memperbaiki iklim investasi daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
f.Menyelenggarakan perizinan dan non perizinan yang efisien, terpadu, transparan dengan adanya kepastian waktu dan kejelasan prosedur;
g.Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
h.Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil untuk pengembangan kegiatan penanaman modal.

BAB IV

AZAZ PEMBENTUKAN

Pasal 4

BPMPPTSP diselenggarakan berdasarkan azaz:

a.Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
b.Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
d.Kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
e.Efisien, yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
f.Efektif, yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
g.Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
h.Profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan sesuai dengan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, KEWENANGAN SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPMPPTSP merupakan unsur penunjang tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

BPMPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMPPTSP menyelenggarakan fungsi:

a.Penyusunan program dan rencana kerja tahunan BPMPPTSP;
b.Pembinaan kepada investor dan calon investor dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara;
c.Pelaksanaan publikasi dan promosi daerah;
d.Pemutakhiran data potensi dan realisasi investasi daerah;
e.Penyelenggaraan kajian potensi investasi;
f.Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaaan penanaman modal;
g.Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
h.Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
i.Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
j.Pelaksanaan publikasi jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme, dan informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, waktu perizinan dan non perizinan melalui sistem informasi;
k.Pengembangan kegiatan sistem informasi investasi dan perizinan;
l.Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
m.Penanganan pengaduan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
n.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala BPMPPTSP mempunyai kewenangan untuk :

a.Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan perencanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
b.Menerbitkan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. a.Kepala
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Penanaman Modal
  2. 2.Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
4. d.Bidang Pendataan dan Pengaduan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. e.Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Perizinan
  2. 2.Sub Bidang Penerbitan Perizinan
6. f.Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  1. 1.Sub Bidang Pembukuan Penerimaan
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
7. g.Tim Teknis Perizinan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f , masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 1, angka 2 dan angka 3 , masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(4)Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f angka I dan 2, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
(5)Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(7)Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya di koordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Sub Bidang yang membidangi.
(8)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(9)Rincian tugas pokok dan fungsi BPMPPTSP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1)Pada BPMPPTSP dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3)Jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…