Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
6.Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya.
7. 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPPTSP adalah lembaga daerah yang melakukan pelayanan terhadap segala bentuk investasi yang ada di Bengkulu Utara dan semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan. 9. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah kabupaten Bengkulu Utara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga lain atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolahannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin. Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atau pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, maupun badan hukum. Tim Teknis Pelayanan Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek izin dan non izin sebelum dokumen diterbitkan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan. Prosedur Tetap atau Standar Operating Prosedur (SOP) adalah instruksi tertulis yang terperinci, merupakan urutan langkah-langkah proses penyelesaian setiap jenis izin dan non izin sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin pelayanan. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Sistem informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyiapan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II PEMBENTUKAN