DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Maksud ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada aparatur, masyarakat untuk merubah sikap dan mental sehingga terwujudnya Ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan. Tujuan ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, peraturan daerah ini adalah : 1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana, tenteram dan damai Bekerja, Bersatu, Berdoa dan Berhasil sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma, moral dan etika kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara; c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, dalam, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4741 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara
5.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara untuk Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
8.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9.Ketenteraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang- undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.
10.Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk penjalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
11.Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
12.Angkutan Umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain : Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.
13.Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
14.Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk kunstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.
15.Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten menurut rencana tata kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
16.Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan kota.
17.Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan non organik yang dianggap tidak berguna lagi.
18.Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma- norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
19.Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
21.Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
22.Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
24.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
25.Tuna sosial adalah penyandang masala kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
26.Tuna Susila adalah orang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
27.Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bias berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
28.Pendidikan adalah tempat kegiatan belajar mengajar.
29.Polisi tidur adalah pembatas kecepatan yang dipasang di jalan/gang dengan penduduk padat perumahan.
30.Pegawai Negeri Sipil adalah Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada aparatur, masyarakat untuk merubah sikap dan mental sehingga terwujudnya Ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini adalah :

1.Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana, tenteram dan damai Bekerja, Bersatu, Berdoa dan Berhasil sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma, moral dan etika kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat.
2.Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN

Pasal 4

1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban dan ketentraman dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 5

Pencegahan, Perlindungan, Pemantauan dan Monitoring Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sbb :

a.Jalan dan Angkutan Umum;
b.Jalur Hijau, taman dan tempat umum;
c.Sungai, Saluran dan Kolam;
d.Lingkungan;
e.Usaha;
f.Bangunan;
g.Pemilik dan Penghuni Bangunan;
h.Sosial;
i.Kesehatan;
j.Izin Bangunan;
k.Menara Komunikasi;

Pasal 6

Sebagai Upaya menciptakan Ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sbb :

a.Tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban.
b.Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintah dan seluruh perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 7

1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 2) Untuk melindungi Hak setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan penertiban pengguna jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan, melindungi kwalitas jalan serta menyiapkan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar melintasi jalan-jalan tertentu. 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelarangan kendaraan Bus/Truk bebas = melintasi jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur = dengan Peraturan Bupati. 4) Dalam rangka penertiban Jalur lalu lintas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan Pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 8

1) Jalur lalu lintas yang peruntukannya bagi lalu lintas umum dan trotoar di peruntukan bagi pejalan kaki dan keret dorong untuk orang cacat. 2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana marka penyeberangan (zebra cross).

Pasal 9

1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih wajib menyediakan peralatan tempat pembuangan sampah di dalam kendaraannya. 2) Untuk ketertiban dan ketenteraman, keamanan lalu lintas setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menetapkan Jalan satu arah, jalan bebas becek, jalan bebas gerobak, jalan bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan. 2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…