DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013; Neraca per 31 Desember 2013; Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013 dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013. Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 b. Neraca per 31 Desember 2013 c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013 dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: a. b. c. Pendapatan :Rp. 689.468.952.558,13 Belanja :Rp. 691.488.764.302,12 Surplus /(Depfisit)Rp.(2.019.811.743,99) Pembiayaan - Penerimaan :Rp. 67.000.987.469,21 - Pengeluaran :Rp. 1.000.000.000,00 Pembiyaan Netto Rp. 66.000.987.469,21 (1) (2) (3)

Pasal 4

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.140.403.281,14)dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan :Rp. 690.609.355.839,27 b. Realisasi :Rp. 689.468.952.558,13 Selisih lebih / (Kurang) Rp. (1.140.403.281,14) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (65.121.579.006,36) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan :Rp. 756.610.343.308,48 b. Realisasi :Rp. 691.488.764.302,12 Selisih lebih / (Kurang) Rp.(65.121.579.006,36) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Depisit sejumlah Rp. (63.981.175.725,22) dengan rincian sebagai berikut: (4) (5) (6) a. Anggaran Surplus / Depisit Setelah Perubahan : Rp. (66.000.987.469,21) b. Realisasi : Rp. (2.019.811.743,99) Selisih lebih / (Kurang)Rp. (63.981.175.725,22) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaansejumlah Rp. 0,00dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan :Rp. 67.000.987.469,21 b. Realisasi :Rp. 67.000.987.469,21 Selisih lebih / (Kurang)Rp. 0,00 Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut : b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan :Rp. 1.000.000.000,00 b. Realisasi :Rp. 1.000.000.000,00 Selisih lebih / (Kurang)Rp. 0,00 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlahRp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pembayaan Neto Setelah Perubahan :Rp. 66.000.987.469,21 b. Realisasi :Rp.66.000.987.469,21 Selisih lebih / (Kurang) Rp.0,00 P

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 yang disajikan dalam Neraca Daerah sebagai berikut: a. Jumlah Aset :Rp. 2.064.053.022.550,73 b. Jumlah Kewajiban :Rp. 15.335.994.551,00 c. Jumlah Ekuitas Dana:Rp. 2.079.157.466.364,73

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut : a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2013: Rp. 66.000.987.469,21 b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi : Rp. 127.066.254.761,01 c. Arus kas bersih dari aktifitas investasi non keuangan : Rp. ( 129.086.066.505,00 ) d. Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan: Rp. 0,00 e. Arus kas bersih dari aktifitas non-anggaran: Rp. 0,00 f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2013: Rp. 63.981.129.725,22

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1: Ringkasan laporan realisasi anggaranmenurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi. Lampiran I.2:Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran I.3 :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah. Lampiran I.6 : Daftarpenyertaanmodal ( investasi ) daerah. Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan arus kas d. Lampiran IV : Laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah

Pasal 9

Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal, 7 Oktober 2014 BUPATI BENGKULU UTARA ttd H. M. IMRON ROSYADI Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal, 7 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA ttd SAID IDRUS ALBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip. 196407051988031010 BAB III PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…