DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penetapan KTR betujuan untuk : a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Bengkulu Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9063);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Produk Tembakau adalah suatu produk yang mengandung keseluruhan atau sebagian tembakau dan dimaksud untuk dibakar, dihirup, dihisap atau dikunyah.
8.Asaprokok orang lain (Second Hand Smoke) adalah asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar atau dari produk tembakau lainnya yang biasanya dalam kombinasi dengan asap yang dikeluarkan dari mulut/hidung perokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksikan produk tembakau.
10.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11.Tempat-Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12.Ruang tertutup adalah tempat/ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh 1 dinding atau lebih tanpa memperhatikan bahan baku yang digunakan, permanen atau tidak permanen.
13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
14.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17.Tempat Pelayanan Kesehatan ditempat kerja adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
18.Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada dirungan terbuka maupun ruang tertutup, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuh anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
19.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.
20.Pengawasan adalah upaya untuk mengawasi tingkat ketaatan pelaksanaan KTR oleh perangkat daerah dan/atau masyarakat/badan/lembaga/organisasi kemasyarakat sebagai dasar pengambilan tindakan.
21.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau indivudu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat bukan perokok.
22.Penegakan Hukum adalah tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pelanggar untuk memenuhi untuk mematuhi aturan KTR sehingga norma-norma hukum yang tertera dalam aturan tersebut berfungsi dengan baik.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah.
24.Tindakan Hukum adalah pemberian sanksi administrasi (peringatan tertulis, penyebutan nama tempat kegiatanatau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa, penghentian sementara kegiatan atau usaha dan pencabutan izin) dan/atau sanksi pidana (denda atau kurungan).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

a.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
b.Kemanfaatan umum;
c.Keterpaduan dan keserasian;
d.Keadilan; dan
e.Transparansi dan akuntanbilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR betujuan untuk :

a.Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b.Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
c.Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1.Kawasan dilarang merokok
2.Peran serta masyarakat
3.Hak dan Kewajiban
4.Satuan Tugas Penegak KTR
5.Sanksi
6.Ketentuan Penyidikan
7.Ketentuan Pidana
8.Penutup

BAB IV

KAWASAN DILARANG MEROKOK

Pasal 5

(1)Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat tertentu antara lain bangunan dalam dan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tempat masyarakat orang perorang beraktifitas yang meliputi:
1. a.Fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi seluruh sarana pelayanan baik dalam maupun luar gedungpelayanan kecuali tempat yang dikhususkan untuk merokok. Fasilitas yang dimaksud meliputi:Rumah Sakit, Poli Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium, Posyandu, dan tempat praktek perseorangan kesehatan swasta;
2. b.Tempat proses belajar mengajar yang meliputi seluruh sarana belajar mengajar baik dalam maupun luar gedung belajar kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas yang dimaksud meliputi: Sekolah, Perguruan tinggi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja, Bimbingan Belajar, tempat kursus;
3. c.Tempat anak bermain yang meliputi seluruh sarana tempat bermain anak baik dalam maupun luar tempat bermain kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas dimaksud antara lain: Penitipan Anak, Penitipan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
4. d.Tempat ibadah yang meliputi seluruh sarana tempat ibadah baik dalam maupun luar tempat ibadah kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok.Fasilitas tersebut meliputi Masjid atau Mushola, Gereja, Vihara, Pura, dan tempat ibadah lainnya ;
5. e.Angkutan Umum yang meliputi seluruh sarana angkutan umum kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasiltas tersebut meliputi bus umum, taxi, angkutan kotatermasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan dan angkutan air ;
6. f.Tempat Kerja yang meliputi seluruh sarana tempat kerja baik dalam maupun luar tempat kerja kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, Perkantoran Swasta, Industri dan Bengkel;
7. g.Tempat umum meliputi seluruh tempat-tempat umum kecuali tempat yang di khususkan untuk merokok. Fasilitas tersebut antara lain pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte dan terminal angkutan umum,dan
8. h.Tempat lain yang ditetapkan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap orang, Badan Usaha dan Badan Hukum yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:

a.memproduksi atau membuat rokok;
b.menjual rokok;
c.menyelenggarakan iklan rokok; dan
d.merokok.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;
2. b.memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
3. c.bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, tentang bahaya asap rokok;
4. d.melaporkan setiap orang yang diduga melanggar ketentuan kepada PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Kesehatan merupakan hak azasi manusia yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pekerja dan karyawan mempunyai hak untuk bekerja dilingkungan kerja yang sehat dan tidak membahayakan.
(3)Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang dilingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok.
(4)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(5)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 9

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 10

(1)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTR harus menyediakaan tempat khusus merokok (Smoking Area).
(3)Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda – tanda dilarang merokok.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…