Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 153
Ringkasan
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
menetapkan PeratumnDaerahtentang Pmindungan lahanPertanian PanganBerkela.njutan; Mengingat : LPnal 18~t(6} Undang-Undang Dau.r Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangN-0mor28 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-UndangDaruratNomor 4Tahun1956 (Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 55),Undang-Undang Darurat Nomor5Tahun 1956(LembaranNepraTahun1956 Nomor 56),danUndang-UndangDaruratNomor 6Tahun1956 (Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 57)tentang Pembentukan Daerah TingkatIITermasukK.otapraja Dalam LingkunganDaerahTingkat ISumatera Selatan Sebagai Undang..undftng (Lembanm NegaraTahun 1959 Nomor-73, Tambahan Lemba.ran Negara Nam.or 1821); 3 . Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agmria. (LemharanNqaraRepu.blik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara NOfflOf 2034}, BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU 4 .Undang-UndangNomor26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4725)sebagaimana telahdiubahdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCiptaKerja(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6856); 5 .Undang-UndangNomor 41Tahun2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor 149,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5068)sebagaimana telah diubah denganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);
5280);
9 .Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
11 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5283);
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BAB! KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
5 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
9 . Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
21 . Ekstensifikasi lahan pertanian yang selanjutnya disebut ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU 25.Tanah terlantar adalahtanahyangsudahdiberikanhak oleh Negaraberupahakmilik,hakguna usaha, hak guna bangunan,hakpakai,hakpengelolaanataudasar penguasaanatas tanahyang tidakdiusahakan,tidak dipergunakanatautidakdimanfaatkansesuaidengan keadaannyaatausifatdan tujuanpemberianhak atau dasarpenggunaannyaataudasarpenguasaannya. 26.GantiRugiadalahpenggantianterhadapkerugianbaik bersifatfisikdan/ ataunonfisik sebagaiakibat pengadaan tanahkepada yang mempunyaitanah, bangunan, tanaman, dan/ataubenda-bendalain yang berkaitan dengantanah yangdapatmemberikan kelangsunganhidup yanglebih baik dari tingkat kehidupansosial ekonomisebelum terkena pengadaan tanah. 27.Sisteminformasilahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebutSistemInformasiLP2Badalah kesatuankomponen yangterdiriataskegiatan yang meliputipenyediaandata,penyeragaman, penyimpanan danpengamanan,pengolahan,pembuatan produk informasi,penyampaian produkInformasidanpenggunaan Informasiyang terkaitsatu samalain,serta penyelenggaraan mekanismenyapadaPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai arahan,landasan, dankepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian dalam rangka menekan laju alih fungsilahan pertanian menjadinon pertanian, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangandiDaerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
BAB II
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
b . menjamin tersedianya LP2B;
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
c . penelitian;
h . pembiayaan;
BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN
BAB III
Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat LP2B, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai LP2B untuk dilindungi. Bagian Kedua Perencanaan
( 1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
b . LP2B; dan
c . kebutuhan pangan Daerah;
e . pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d . potensi teknis Lahan; dan/ atau
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
b . perencanaan jangka menengah; dan
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU Bagian Ketiga Penetapan
Membuka PDF…