DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeratumnDaerahtentang Pmindungan lahanPertanian PanganBerkela.njutan; Mengingat : LPnal 18~t(6} Undang-Undang Dau.r Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangN-0mor28 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-UndangDaruratNomor 4Tahun1956 (Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 55),Undang-Undang Darurat Nomor5Tahun 1956(LembaranNepraTahun1956 Nomor 56),danUndang-UndangDaruratNomor 6Tahun1956 (Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor 57)tentang Pembentukan Daerah TingkatIITermasukK.otapraja Dalam LingkunganDaerahTingkat ISumatera Selatan Sebagai Undang..undftng (Lembanm NegaraTahun 1959 Nomor-73, Tambahan Lemba.ran Negara Nam.or 1821); 3 . Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agmria. (LemharanNqaraRepu.blik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara NOfflOf 2034}, BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU 4 .Undang-UndangNomor26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4725)sebagaimana telahdiubahdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCiptaKerja(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6856); 5 .Undang-UndangNomor 41Tahun2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor 149,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5068)sebagaimana telah diubah denganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

6.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 13Tahun2022 tentang PerubahanKedua Atas Undang- UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022Nomor 143);
7.Undang-UndangNomor2Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahbagiPembangunanuntukKepentingan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5280);
8.Undang-UndangNomor 18Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 9 .Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 5 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
7.Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR m erupakan penjabaran dari RTRWK pada suatu kawasan terbatas, kedalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.
8.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. 9 . Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya d isingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan s ebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawa sannya secara berkelanjutan.
13.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan s erta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
16.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20.Intensifikasi lahan pertanian yang selanjutnya disebut dengan intensifikasi adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi dengan memaksimalkan produktifitas dari semua faktor produksi yang dimiliki. 21 . Ekstensifikasi lahan pertanian yang selanjutnya disebut ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan alih fungsi adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24.Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU 25.Tanah terlantar adalahtanahyangsudahdiberikanhak oleh Negaraberupahakmilik,hakguna usaha, hak guna bangunan,hakpakai,hakpengelolaanataudasar penguasaanatas tanahyang tidakdiusahakan,tidak dipergunakanatautidakdimanfaatkansesuaidengan keadaannyaatausifatdan tujuanpemberianhak atau dasarpenggunaannyaataudasarpenguasaannya. 26.GantiRugiadalahpenggantianterhadapkerugianbaik bersifatfisikdan/ ataunonfisik sebagaiakibat pengadaan tanahkepada yang mempunyaitanah, bangunan, tanaman, dan/ataubenda-bendalain yang berkaitan dengantanah yangdapatmemberikan kelangsunganhidup yanglebih baik dari tingkat kehidupansosial ekonomisebelum terkena pengadaan tanah. 27.Sisteminformasilahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebutSistemInformasiLP2Badalah kesatuankomponen yangterdiriataskegiatan yang meliputipenyediaandata,penyeragaman, penyimpanan danpengamanan,pengolahan,pembuatan produk informasi,penyampaian produkInformasidanpenggunaan Informasiyang terkaitsatu samalain,serta penyelenggaraan mekanismenyapadaPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
28.KantorPertanahan adalah instansivertikal Kementerian AgrariadanTata Ruang/ Badan PertanahanNasionaldi Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepadaMenteri AgrariadanTata Ruang/ Badan PertanahanNasional melalui Kepala Kantor WilayahBadan PertanahanNasional ProvinsiBengkulu.
29.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, ataukorporasi,baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai arahan,landasan, dankepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian dalam rangka menekan laju alih fungsilahan pertanian menjadinon pertanian, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangandiDaerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi KP2B dan LP2B; b . menjamin tersedianya LP2B;
c.mengendalikan alih fungsi LP2B;
d.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
e.meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
f.memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
g.memberikan keseimbangan ekologis; dan
h.mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan; c . penelitian;
d.pemanfaatan;
e.pengendalian;
f.alih fungsi;
g.sistem informasi; h . pembiayaan;
i.partisipasi masyarakat; dan J. pembinaan dan pengawasan;

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.

Pasal 6

(1)LP2B pada KP2B atau di luar KP2B berada pada kawasan perdesaan dan/ atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
(2)Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU

Pasal 7

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat LP2B, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai LP2B untuk dilindungi.

Pasal 8

( 1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.

(2)Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
1. a.KP2B; b . LP2B; dan
2. c.LCP2B.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas; c . kebutuhan pangan Daerah;
3. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan; e . pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
4. f.musyawarah petani.
(4)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
(5)Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria :
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan Lahan; d . potensi teknis Lahan; dan/ atau
4. e.luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.
(2)Penyusunan prediksi jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU
(3)Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan pertanian, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan LP2B terdiri atas :
1. a.perencanaan jangka panjang; b . perencanaan jangka menengah; dan
2. c.perencanaan tahunan.
(2)Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
(3)Perencanaan LP2B tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 11

(1)Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian berdasarkan :
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi; dan c . penelitian.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(3)Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
(4)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUPATI BENGKULU UTARA PROVINS! BENGKULU

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…