DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI TIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pnns1p otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3 . Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 4 . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten. 5 . Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. 6 . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. BAB11 PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; j . fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula;
10. l.pelaksana; dan
11. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Harl Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi darl Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Tunjangan Harl Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

Pasal 4

Penerima, Komponen dan besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara muatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Harl Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) harl kerja sebelum tanggal Harl Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur/Bupati/Wali Kota ini dengan penempatannya dalam &rita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 4 Apn1 2023 BUPATI BENGKULU UTARA, Diunda.ngkan di Arga Makmur pada tanggal 4 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd FITRIYANSYAH ttd MIAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR. 10 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM 8etdakab♦ Benglrulu Utara ~ r IRSALIYAH YURDA. S.H. M.H Pembina (IV/a) NIP. 198107282002122002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…