DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah dan Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas kemudian Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya oprasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA Dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 6 (enam) angka yaitu angka 6a, angka 6b, angka 6c, angka 6d, angka 6e dan angka 6f, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 6a. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 6b. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional. 6c. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 6d. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 6e. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 6f. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Bengkulu Utara.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11.Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi asministrasi berupa bunga dan/atau denda.
12.Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang- undangan retribusi daerah
14.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar;
5. e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. f.Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus;
7. g.dihapus; dan
8. h.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

3.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IVa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D, dan Pasal 38E sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IXA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 38A

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP serta Pengujian BDKT.

Pasal 38B

(1)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP; dan pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan UTTP yang dipergunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
(4)UTTP yang dipergunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari Tera Ulang.
(5)UTTP yang dipergunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas.

Pasal 38C

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 38D

(1)Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
(2)Tera/Tera Ulang berlaku 1 (satu) Tahun Takwin.
(3)Tata cara penggunaan Tera/Tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38E

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya oprasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
(2)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 14 Mei 2019 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N Diundangkan di Arga makmur pada tanggal 14 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd HARYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara USMAN WAHID.,S.H NIP. 19630630 199303 1 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (1/17/2019) LAMPIRAN IVA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Lokasi Jenis Bangunan Luas (M 2) Tarif (Rp) Pasar Rakyat a. Los ≤ 6 6 – 8 8 – 10 10 ≥ 15.000,-/Bln 20.000,-/Bln 25.000,-/Bln 30.000,-/Bln
1. b.Kios ≤ 6 6 – 8 8 – 10 10 ≥ 20.000,-/Bln 30.000,-/Bln 40.000,-/Bln 50.000,-/Bln
2. c.Pelataran Pasar 1,5 2.000,- / Hari BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara USMAN WAHID.,S.H NIP. 19630630 199303 1 004 LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG NO OBJEK/JENIS RETRIBUSI SATUAN TERA (PENGUJIAN, PENGESAHAN, PEMBATALAN DAN PENJUSTIRAN) TERA ULANG (PENGUJIAN, PENGESAHAN, PEMBATALAN DAN PENJUSTIRAN) 1 2 3 4 5 A. RETRIBUSI UTTP A. Ukuran Panjang
  1. 1.Sampai dengan 2 m
  2. 2.Panjang dari 2 m – 10 m
  3. 3.Panjang kurang dari 2 m Buah Buah buah 6.000 8.000 10.000 5.000 7.000 9.000 B. Takaran ( untuk barang kering atau cair )
  4. 1.Sampai dengan 2 L
  5. 2.Lebih dari 2 L sampai 25 L
  6. 3.Lebih dari 25 L Buah Buah buah 3.500 4.500 5.000 3.000 4.000 4.500 C. Pemerasaran buah 3.000 2.500 D. Anak timbangan untuk menimbang biasa :
  7. 1.Kurang dari 2 kg
  8. 2.2 kg – 5 kg
  9. 3.5 kg – 10 kg buah buah buah 2.500 3.000 4.500 2.000 2.500 3.000 E. Takaran (basah/kering)
  10. 1.Sampai dengan 2 L
  11. 2.5 L s/d 25 L buah buah 1500 2000 1000 1500 F. Anak timbangan untuk menimbang halus :
  12. 1.Kurang dari 1 kg
  13. 2.Lebih dari 1 kg buah buah 2.000 2.500 1.500 2.000 G. Timbangan untuk menimbang biasa :
  14. 1.Kekuatan sama dengan/kurang dari 25 Kg
  15. 2.Kekuatan 26 Kg sampai dengan 250 Kg buah buah 25.000 30.000 20.000 25.000
  16. 3.Kekuatan 251 Kg sampaikurangdari 500 Kg
  17. 4.Kekuatan 501 Kg sampaikurangdari 1.000 Kg
  18. 5.Kekuatan 1.001 Kg sampai 3.000 Kg buah buah buah 35.000 40.000 50.000 30.000 35.000 45.000 H. Timbangan untuk menimbang halus : buah 55.000 50.000 I. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3.000 Kg
  19. 1.Pengesahan pada tera (tiap 1.000 Kg atau Bagiannya) buah 7.500 J. Timbangan Elektronik
3. a.Elektronik ( kelas III dan IV) :
  1. 1.Sampai dengan 500 kg
  2. 2.Lebih Besar dari 500 kg
4. b.Elektronik (kelas II) :
  1. 1.Sampai dengan 1 Kg
  2. 2.Lebih Besar dari 1 Kg Buah Buah Buah Buah 20.000 25.000 30.000 35.000 K. Timbangan Jembatan Buah 2.500.000 L. Pompa Ukur
  3. 1.Pompa ukur minyak murni buah 100.000 M. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi)
  4. 1.Meter Kerja :
5. a.Kapasitas maksimum kurang atau sama dengan 10 m3/h (tiap pesawat)
6. b.Kapasitas maksimum 10 – 100 m3/h (tiap pesawat)
7. c.Kapasitas maksimum 100 – 500 m3/h (tiap pesawat)
8. d.Kapasitas maksimum diatas 500 m3/h (tiap pesawat)
  1. 2.Meter Induk : Buah Buah Buah Buah buah 25.000 50.000 75.000 100.000 200.000 N. Meter Air & Meter Cairan Minuman yang lain
  2. 1.Kapasitas kurang/sama dengan 10 m3/h
  3. 2.Kapasitas 11 – 100 m3/h
  4. 3.Kapasitas diatas 100 m3/h Buah Buah buah 5.000 10.000 20.000 O. Meter Listrik :
  5. 1.1 Fasa
  6. 2.3 Fasa Buah Buah 30.000 10.000 P. Tangki Ukur Tetap
  7. 1.Pengesahan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap silinder tegak
9. a.Kiloliter pertama untuk setiap kiloliter minimum Rp. 50.000,-
10. b.1.000 kiloliter – 10.000,- kiloliter setiap kiloliter
11. c.Lebih dari 10.000 kiloliter setiap kiloliter
  1. 2.Tangki ukur tetap silinder datar biaya sama dengan huruf a ditambah 25 %
  2. 3.Tangki ukur tetap bola dan tangki ukur tetap speroidal biaya sama dengan huruf a ditambah 50%. Buah Buah Buah Buah buah 400.000 2.000 1.500 500.000 600.000 Q. Tangki Ukur Gerak :
  3. 1.Pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur mobil atau tangki ukur cikar atau tangki ukur wagon untuk setiap kiloliter
  4. 2.Pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tengker) atau tangki ukur pindah :
12. a.Kiloliter pertama untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 30.000,-
13. b.Selebihnya dari 1.000 kiloliter – 10.000 kiloliter setiap kiloliter
14. c.Selebihnya dari 10.000 kiloliter setiap kiloliter. Buah Buah Buah buah 200.000 350.000 2.500 1.500 R. Bejana Ukur Pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk pesawat:
  1. 1.Kapasitas 50 liter atau kurang
  2. 2.Kapasitas lebih darti 50 liter – 200 liter
  3. 3.Kapasitas lebih dari 200 liter – 500 liter
  4. 4.Kapasitas lebih dari 500 liter – 1.000 liter
  5. 5.Kapasitas lebih dari 1.000 liter Buah Buah Buah Buah Buah 20.000 40.000 100.000 200.000 300.000 S. Meter kWh 1 fase T. Meter kWh 3 fase Buah Buah 3.500 4.000 U. Meter Taksi :
  6. 1.Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh ( tiap pesawat)
  7. 2.Meter taksi yang dapat menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh (tiap pesawat)
  8. 3.Meter Kadar air tiap pesawat. Buah Buah 20.000 30.000 30.000 V. Pengesahan dan pembatalan pada tera maupun untuk pengesahan pda tera ulang UTTP harus ditambah dengan biaya tiap pesawat :
  9. 1.Timbangan decimal, timbangan sentisimal, atau timbangan milisimal.
  10. 2.Timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas 26 Kg atau lebih
  11. 3.Timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas 25 Kg atau kurang
  12. 4.Timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) kekuatan 26 kg atau lebih
  13. 5.Timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) kekuatan 26 kg atau kurang Buah Buah Buah Buah buah 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 W. Penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya terhadap UTTP, selain dikenakan biaya tersebut di atas ditambah dengan biaya tiap pesawat :
  14. 1.Ditanam, mempunyai sifat atau kontruksi khusus
  15. 2.Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 pesawat
  16. 3.Tidak tertanam yang terdapat ditempat pesawat yang mempunyai sifat atau kontruksi Buah Buah Buah 20.000 20.000 20.000 B. 1. Sertifikasi dan Tabel :
15. a.Biaya sertifikasi / surat keterangan
16. b.Biaya Tabel Lembar Lembar 5.000 250.000 C. 2. Biaya Operasional Petugas dan Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pengujian UTTP dan BDKT, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi Org/hr 150.000
  1. 3.Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) Lembar 5.000 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara USMAN WAHID.,S.H NIP. 19630630 199303 1 004

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…