DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan DaerahKabupatenBengkuluUtara tentangPerubahanAtas PeraturanDaerahKabupatenBengkuluUtaraNomor14 Tahun2016 tentangPembentukanDanSusunanPerangkat DaerahKabupatenBengkuluUtara; j•\j'I Ir.. I, Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor28Tahun1959tentang penetapan Undang-UndangDaruratNomor4Tahun1956(Lembaran NegaraTahun1956Nomor55),Undang-UndangDarurat Nomor5Tahun1956(LembaranNegaraTahun1956Nomor 56)danUndang-UndangDaruratNomor6Tahun1956 (LembaranNegaraTahun1956Nomor57)tentang PembentukanDaerahTingkatIItermasukKotapraja, Dalam LingkunganDaerahTingkatISumateraSelatanSebagai Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1959Nomor73,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1821); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011 PernbentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lernbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nornor82, TambahanLernbaranNegaraRepublikIndonesiaNornor 5234)sebagairnanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor15Tahun2019tentangPerubahanAtasUndang- UndangRepublikIndonesiaNornor12Tahun2011 (LernbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nornor 183,TambahanLernbaranNegaraRepublikIndonesiaNornor 6398); 4.Undang-UndangNornor5 Tahun2014tentangAparaturSipil Negara(LernbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nornor6,TambahanLernbaranNegaraRepublikIndonesia Nornor5494); ten tang 5.Undang-UndangNornor23Tahun2014ten tang PernerintahanDaerah(LernbaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLernbaranNegara RepublikIndonesiaNornor5587)sebagaimanatelahbeberapa kalidiubah terakhirdenganUndang-UndangNornor9Tahun 2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNornor 23Tahun2014 ten tang PernerintahanDaerah(Lernbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nornor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNornor 5679);

6.PeraturanPernerintahNomor18Tahun2016 ten tang PerangkatDaerah(LernbaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nornor114,TambahanLernbaranNegara RepublikIndonesiaNornor5887)sebagaimana telahdiubah r . I ' ' ' • dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAE RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA. '.. .r. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupatenBengkulu UtaraNomor14Tahun2016tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenBengkuluUtara(LembaranDaerah KabupatenBengkuluUtaraTahun2016Nomor14,Tambahan LembaranDaerahKabupatenBengkuluUtaraNomor9)diubah sebagaiberikut: 1.KetentuanPasal3diubah,sehinggaPasal3berbunyisebagai berikut:

Pasal 3

a.SekretariatDaerahKabupatenBengkuluUtaramerupakan sekretariatDaerahTipeAmempunyai.tugasmembantu Bupatidalampenyusunankebijakandanpengoordinasian administratifterhadappelaksanaan tugasperangkatdaerah sertapelayanan administratif; b.SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten BengkuluUtaramerupakansekretariatDPRD TipeB mempunyaitugasmenyelenggarakan administrasi kesekretariatandankeuangan, mendukungpelaksanaan tugasdanfungsiDPRDKabupatenBengkuluUtaraserta menyediakandanmengkoordinasikantenaga ahliyang diperlukanolehDPRDdalammelaksanakanhakdan fungsinyasesuaidengankebutuhan; c.lnspektoratDaerahKabupatenBengkuluUtaramerupakan InspektoratTipeAmempunyaitugasmembantuBupati membinadanmengawasi pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahdan tugaspembantuan olehperangkatdaerah;

d.DinasDaerahKabupatenBengkuluUtaramempunyaitugas membantuBupati dalammelaksanakanurusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerahdantugas pembantuanyang diberikankepadaKabupaten terdiridari: 1.DinasPendidikanTipeAmenyelenggarakanUrusan PemerintahanBidangPendidikandanBidang Kebudayaan; 2.DinasKesehatanTipeAmenyelenggarakanUrusan PemerintahanBidangKesehatan; 3.DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangTipeB menyelenggarakan urusanPemerintahanBidang PekerjaanUmumdanPenataanRuang; 4.DinasPerumahanRakyatdanKawasanPermukimanTipe CmenyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang PerumahanRakyat,KawasanPermukimandanBidang Pertanahan; 5.SatuanPolisi PamongPrajadanPemadamKebakaran TipeAmerupakanDinasyangmenyelenggarakanSub UrusanPemerintahanBidangKetenteramandan KetertibanUmumdanSubUrusanPemerintahanBidang Kebakaran; 6.DinasSosialTipeAmenyelenggarakanUrusan Pemerin tahanBi dangSosial; 7.DinasKetenagakerjaandanTransmigrasiTipeB menyelenggarakanUrusanPemerintahanBidangTenaga KerjadanBidangTransmigrasi; 8.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak TipeAmenyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak; 9.DinasKetahananPanganTipeBmenyelenggarakan UrusanPemerintahanBidangPangan; 10.DinasLingkunganHidupTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahanBidangLingkunganHidup; 11.DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeA menyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang AdministrasiKependudukandanPencatatanSipil; 12.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeA menyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang PemberdayaanMasyarakatdanDesa; 13.DinasPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana TipeAmenyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang PengendalianPendudukdanKeluargaBerencana; 14.DinasPerhubunganTipeCmenyelenggarakanUrusan PemerintahanBidangPerhubungan; 15.DinasKomunikasi danInformatikaTipeC menyelenggarakanUrusanPemerintahanBidang Komunikasi danInformatika, BidangPersandian,dan BidangStatistik; ,' I
1. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, U saha Kecil, dan Menengah; 1 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
2. 18.Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
3. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
4. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. 21.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
6. 22.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. 23.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan;
8. 24.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
e.Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang Aset Daerah; Olah Raga Tipe A Pemerintahan Bidang 3.BadanPendapatanDaerahTipeAmelaksanakanFungsi PenunjangKeuanganSubPengelolaanPendapatan Daerahdan/atauPengelolaanPajakDaerahDan RetribusiDaerah; 4.BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDaya ManusiaTipeBmelaksanakanmelaksanakanfungsi penunjang penyelenggaraanurusanpemerintahanbidang kepegawaiansertapendidikandanpelatihan; 5.BadanKesatuanBangsadanPolitikTipeAmerupakan unsurPemerintahanyang melaksanakanUrusan PemerintahanUmumdiBidangKesatuanBangsadan PolitikDalamNegeri. f.Kecamatanterdiridari: 1.KecamatanKotaArgaMakmurdenganTipeA; 2.KecamatanArmaJayadenganTipeA; 3.KecamatanAirBesidenganTipeA; 4.KecamatanAirNapaldenganTipeA; 5.KecamatanAirPadang denganTipeA; 6.KecamatanBatiknaudenganTipeA; 7.KecamatanEnggano denganTipeA; 8.KecamatanGiriMulyadenganTipeA; 9.KecamatanHuluPalikdenganTipeA; 10.KecamatanKerkapdenganTipeA; 11.KecamatanKetahundenganTipeA; 12.KecamatanLaisdenganTipeA; 13.KecamatanMargaSaktiSeblatdenganTipeA; 14.KecamatanNapalPutihdenganTipeA; 15.KecamatanPadangJayadenganTipeA; 16.KecamatanPinangRayadenganTipeA; 17.KecamatanPutriHijaudenganTipeA; 18.KecamatanTanjungAgung PalikdenganTipeA; 19.KecamatanUlokKupai denganTipeA. 2.KetentuanPasal5diubah,sehinggaPasal5berbunyisebagai berikut:

Pasal 5

(1)SekretariatDaerahTipeAsebagaimanadimaksuddalam Pasal3huruf a terdiridari 3(tiga)Asisten, masing-masing ·,i • I Asisten terdiri dari 4 {empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian.
(2)Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 3 (tiga) Bagian, masing-rnasing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
(3)Inspektorat Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari 5 (lima) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
(4)Dinas Pendidikan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-rnasing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(5)Dinas Kesehatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 terdiri dari 1 ( satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(6)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(7)Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(8)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(9)Dinas Sosial Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi. ( 10) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) ·' SubBagian,dan3(tiga)Bidangyang masing-masing Bidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(11)DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak TipeAsebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufd angka8terdiridari1(satu)Sekretariatyangterdiridari3 (tiga)SubBagian,dan4(empat)Bidang yangmasmg- masingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(12)DinasKetahananPanganTipeBsebagaimanadimaksud dalamPasal3hurufdangka9terdiridari1(satu) Sekretariatyangterdiridari2(dua)SubBagian,dan3 (tiga)Bidangyang masing-masingBidangterdiridari3 (tiga)Seksi.
(13)DinasLingkunganHidupTipeAsebagaimanadimaksud dalamPasal3ayat(1)hurufdangka10terdiridari1 (satu)Sekretariatyangterdiridari3(tiga)SubBagian,dan 4(empat)Bidangyangmasing-masingBidangterdiri dari3 (tiga)Seksi.
(14)DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeA sebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat(1)hurufd angka11 terdiridari1(satu)Sekretariatyangterdiri dari3 (tiga)SubBagian,dan4(empat)Bidangyang masmg- masingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(15)DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaTipeA sebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufdangka12 terdiridari1(satu)Sekretariatyangterdiridari3(tiga) SubBagian, dan4(empat)Bidangyangmasing-masing Bidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(16)DinasPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana TipeAsebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufd angka13 terdiridari1(satu)Sekretariatyangterdiri dari3 (tiga)SubBagian, dan4(empat)Bidang yang masmg- masingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(17)DinasPerhubunganTipeCsebagaimanadimaksuddalam Pasal3huruf dangka14 terdiridari1 (satu)Sekretariat yangterdiridari2(dua)SubBagian,dan2(dua)Bidang yang masing-rnasingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(18)DinasKomunikasi danInformatikaTipeCsebagaimana dimaksud dalamPasal3hurufdangka15 terdiri dari1 (satu)Sekretariatyang terdiri dari2(dua)SubBagian, dan 3(tiga)Bidangyang masing-rnasingBidangterdiridari3 (tiga)Seksi. {19)DinasKoperasi, UsahaKecildanMenengahTipeB sebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufdangka16 terdiridari1(satu)Sekretariatyangterdiridari2(dua) SubBagian,dan3(tiga)Bidang yangmasing-masing Bidangterdiri dari3(tiga)Seksi.
(20)DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatu PintuTipeBsebagaimanadimaksuddalamPasal3huruf dangka17terdiri dari1(satu}Sekretariatyangterdiridari 2(dua)SubBagian,dan4(empat)Bidang masing-rnasing Bidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(21)DinasKepemudaandanOlahRagaTipeAsebagaimana dimaksuddalamPasal3hurufdangka18terdiridari1 (satu)Sekretariatyangterdiridari3(tiga)SubBagian,dan 4(empat)Bidang yang masing-rnasingBidangterdiridari3 (tiga)Seksi.
(22)DinasKearsipandanPerpustakaanTipeAsebagaimana dimaksuddalamPasal3hurufdangka19terdiridari1 (satu)Sekretariatyangterdiridari3(tiga)SubBagian,dan 4(empat)Bidang yangmasing-masingBidangterdiri dari3 (tiga)Seksi.
(23)DinasPerikananTipeBsebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufdangka20terdiridari1(satu)Sekretariat yangterdiridari2(dua)SubBagian,dan3(tiga)Bidang yang masing-masingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(24)DinasPariwisataTipeBsebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufdangka21terdiridari1(satu]Sekretariat yangterdiri dari2(dua)SubBagian, dan3(tiga)Bidang yang masing-masingBidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(25)DinasTanamanPangan,HortikulturadanPeternakanTipe AsebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufdangka22 terdiri dari1(satu)Sekretariatyangterdiridari 3(tiga) SubBagian,dan4(empat)Bidang yang masing-masing Bidangterdiridari3(tiga)Seksi.
(26)DinasPerkebunanTipeAsebagaimanadimaksuddalam Pasal3hurufdangka23 terdiri dari1(satu)Sekretariat yang terdiri dari3(tiga)SubBagian, dan4(empat)Bidang yang masing-masingBidang terdiridari3(tiga)Seksi. ,, .
(27)Dinas Perdagangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 24 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
(28)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(29)Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-rnasing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(30)Badan Pendapatan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(31)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
(32)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang.
(33)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian serta 5 (lima) Seksi.
(34)Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.

3.Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan dan atau Struktur Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya, serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

4.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

( 1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 7.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain UfYf Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

6.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal BA dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut: -., Pasal 8A

(1)PadaDinaskesehatan,selainUnitPelaksanaTeknisdinas DaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal7terdapat rumahsakitumumDaerah,sebagaiunitorganisasi bersifat khususdanpusatkesehatanmasyarakatsebagaiunit organisasi bersifatfungsionalyangmemberikanlayanan secaraprofesional.
(2)RumahsakitumumDaerahsebagaimanadimaksudpada ayat(1)dipimpinolehDirekturrumahsakitumumDaerah.
(3)Sebagaiunitorganisasibersifatkhusussebagaimana dimaksudpadaayat(1)rumahsakitumumDaerah memilikiotonomidalampengelolaankeuangandanbarang milikDaerahsertabidangkepegawaian.
(4)Dalampengelolaankeuangandanbarang milikDaerah sertabidangkepegawaiansebagaimanadimaksud pada ayat(3)DirekturrumahsakitumumDaerahbertanggung jawabkepadaKepalaDinaskesehatan.
(5)Pertanggungjawabansebagaimanadimaksudpadaayat(4) dilaksanakanmelalui penyampaianlaporanpelaksanaan pengelolaankeuangandanbarang milikDaerahserta bidangkepegawaian rumahsakitumumDaerah.

Pasal 88

KetentuanlebihlanjutmengenaiKlasifikasi,BaganStruktur, SusunanOrganisasi,TugasdanFungsi, TataKerjasertaUraian Tugas rumahsakitumumDaerahdiaturdenganPeraturan Bupati. 7.KetentuanPasal9dihapus. 8.KetentuanPasal10diubah, sehinggaPasal10berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bupati dalammelaksanakan tugasnyadapatdibantustaf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diangkatdan diberhentikanolehBupati dariPegawaiNegeriSipilyang memenuhi persyaratanberdasarkanperaturanperundang undangan. .. I . 9.KetentuanPasal11diubah,sehinggaPasal11berbunyisebagai berikut:

Pasal 11

(1)PejabatAparaturSipilNegarapadaPerangkatDaerahdanStaf AhlisebagaimanadimaksuddalamPasal10diangkatdan diberhentikanolehBupati sesuaidenganperaturanperundang- undangan.
(2)Khususuntuklnspektorat,Bupatisebelummelaksanakan PemberhentianatauMutasiInspekturdanInspekturPembantu terlebihdahuluberkonsultasisecara tertuliskepadaGubemur BengkulusebagaiWakilPemerintahPusat. 10.KetentuanPasal13dihapus. 11.KetentuanPasal14diubah, sehinggaPasal14berbunyisebagai berikut:

Pasal 14

(1)PerangkatDaerahdanpejabatyang sudahadasebelum PeraturanDaerahiniberlakutetap melaksanakan tugasnya sampaidenganditetapkannyapejabatyangbaru berdasarkanPeraturanDaerahini.
(2)UPTyang sudahdibentuktetapmelaksanakan tugasnya sampaidenganditetapkannyaPeraturanBupatitentang pembentukanUPTyangbaru.
(3)Ketentuanmengenaistrukturorganisasi,personil, sarana prasarana,pembiayaan,tugaspokokdanfungsiperangkat daerahtetapdilaksanakanberdasarkanketentuan peraturanperundang-undanganyangadasampaidengan dilakukannyapenataanlebihlanjutberdasarkanPeraturan Daerahini. 12.Ketentuan ayat(1)huruf aPasal15diubah,sehinggaPasal15 berbunyisebagai berikut:

Pasal 15

(1)PadasaatPeraturanDaerahinimulai berlaku: a.PeraturanDaerahKabupatenBengkuluUtaraNomor1 Tahun2008tentangSusunanOrganisasi danTataKerja PerangkatDaerahKabupatenBengkuluUtara sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganPeraturanDaerahKabupatenBengkuluUtara ·� . Nomor4Tahun2014tentangPerubahanKeduaatas PeraturanDaerahKabupatenBengkuluUtaraNomor1 Tahun2008tentangSusunanOrganisasi danTataKerja PerangkatDaerahKabupatenBengkuluUtara (LembaranDaerahKabupatenBengkuluUtaraTahun 2014Nomor4); dan b.PeraturanDaerahKabupatenBengkuluUtaraNomor3 Tahun2014tentangOrganisasi danTataKerjaBadan PenanamanModaldanPelayananPerizinanTerpadu SatuPintuKabupatenBengkuluUtara(Lembaran DaerahKabupatenBengkuluUtaraTahun2014Nomor 3,TambahanLembaranDaerahKabupatenBengkulu UtaraNomor2); dicabutdandinyatakantidakberlaku.
(2)Semuaketentuanyang mengaturtentangOrganisasi PerangkatDaerahwajibmendasarkandanmenyesuaikan pengaturannyadenganPeraturanDaerahini. 13.Di antaraketentuanPasai15danPasal16disisipkan1(satu) pasal,yakniPasal15A,yang berbunyisebagaiberikut:

Pasal 15A

(1)SemuaketentuanmengenaiBadanPengelolaKeuangandan AsetDaerahyangsudahadasebelumPeraturanDaerahini berlakuharusdibacadandimaknaisebagaiBadan KeuangandanAsetDaerah,sepanjang tidakbertentangan denganPeraturanDaerahini.
(2)SemuaketentuanmengenaiBadanKepegawaiandan PengembanganSumberDayaManusiaDaerahyang sudah adasebelumPeraturanDaerahiniberlakuharusdibaca dandimaknai sebagaiBadanKepegawaiandan PengembanganSumberDayaManusia,sepanjang tidak bertentangandenganPeraturanDaerahini.
(3)SemuaketentuanmengenaiDinasPenanamanModalyang sudah adasebelumPeraturanDaerahini berlaku harus dibacadandimaknaisebagaiDinasPenanamanModal dan PelayananTerpaduSatuPintu,sepanjangtidak bertentangandenganPeraturanDaerahini.
(4)SemuaketentuanmengenaiBadanPerencanaan Pembangunanyang sudah adasebelumPeraturanDaerah iniberlakuharusdibacadandimaknaisebagaiBadan PerencanaanPembangunan, Penelitian,danPengembangan Daerah,sepanjangtidakbertentangandenganPeraturan Daerahini. PasalII PeraturanDaerahini mulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahini denganpenempatannyadalamLembaran DaerahKabupatenBengkuluUtara. DitetapkandiArgaMakmur padatanggal7Desember2020 BUPATIBENGKULU UTARA, ttd MIAN Diundangkandi ArgaMakmur padatanggal7 Desember2020 SEKRETARISDAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA, ttd HARYADI LEMBARANDAERAH KABUPATEN BENGKULUUTARATAHUN2020NOMOR3 NOMORREGISTER PERATURAN DAERAHKABUPATEN BENGKULUUTARA, PROVINS!BENGKULU:(3/69J2020) SalinanSesuaiDenganAslinya KEPALABAGIAN HUKUM Setdakab. BengkuluUtara ZULKARNAIN PembinaUtamaMuda(IV/c) NIP.196407051988031010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…