DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2042

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahKabupaten BengkuluUtara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Utara Tahun2022-2042;

1.Pasal18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-UndangDaruratNomor4Tahun1956(Lembaran NegaraTahun 1956 Nomor55},Undang•UndangDarurat Nomor5Tahun1956 (Lembaran NegaraTahun1956 Nomor 56), d.an Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran NegaraTahun1956Nomor 57)tentang Pembentukan DaerahTingkatll TermasukKotapraja Dalarn LingkunganDaerab.TingkatISumatera Selatan Sebagai Unda.ng-Undang (Lem.ha.ran Negara Republik IndonesiaTahun1959Nomor73,TambahanLembaran Negara Nomor1821};
3.Undang-UndangNomor5Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria tLembaran Negara Republik IndonesiaTahun1960Nomor104.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2043}; 4.Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Repubtik IndonesiaTahun 2004Nolnor 104,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5492} sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tent.angCipta Ketja(I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor l 10/M- IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunah Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3).
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI BENGKULU UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022-2042 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka mewujudkan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 7 . Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.
10.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini: a . Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; b . Pedoman bagi Pelaku lndustri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :

a.Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara berbasis ekonomi kerakyatan; b . Meningkatkan industri Kabupaten Bengkulu Utara yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta berwawasan lingkungan (industri hijau);
c.Menjamin kepastian berusaha dan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara; d . Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
e.Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan;
b.jangka waktu RPIK;
c.pelaksanaan;
d.pelaporan dan pengendalian; dan
e.pembiayaan.

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

(1)Industri Unggulan yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri Pangan;
2. b.Industri Hulu Agro; c . Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; dan
3. d.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.
(2)Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas daerah.

Pasal 7

Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan;
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan.

BAB IV

JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 9

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN; b . BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
2. c.BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA;
3. d.BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA;
4. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah;
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan;
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…