(1)Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Pelaksana Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Kewenangan Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd M I A N Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, ttd HARYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. NIP. 19690423 200212 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU : (7/68/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan beberapa landasan/pertimbangan, meliputi :
a.fungsi Pemerintah sebagai penyedia (provider) dalam kaitannya dengan konsep kesejahteraan sosial, dimana Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat, dalam hal ini berupa sarana untuk terpenuhinya kebutuhan komunikasi dalam bentuk menara telekomunikasi, serta fungsi Pemerintah sebagai pembuat peraturan (regulator) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana/prasarana komunikasi dalam bentuk menara telekomunikasi dengan tetap disesuaikan dengan tata ruang, keamanan, kesehatan, dan keindahan lingkungan;
b.pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah untuk dapat mengatur, mengendalikan, dan menata menara telekomunikasi yang menjamin pertumbuhan dan persaingan yang sehat dalam usaha menara telekomunikasi; dan
c.adanya peraturan perundangan-undangan baik dalam bentuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri yang mengamanatkan disusunnya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian menara telekomunikasi.
Salah satu hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut adalah Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, dimana penetapan Besaran Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam rangka perubahan atas Peraturan Daerah paska Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa surat terdiri dari :
a.Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-349/PK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);
b.Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
c.Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Berdasarkan surat-surat tersebut, khususnya Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, serta Struktur dan Besaran Tarif Retribusi. Perubahan-perubahan lainnya yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah perubahan-perubahan sehubungan dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5