DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Bintan Kepada Perusahaan Daerah BPR Bintan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjwab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2.Undang……. SALINAN 2
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 11.Peraturan….
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank 3 Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4 );
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 8 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah….

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan selanjutnya disebut PD. BPR Bintan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintan.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Penambahan penyertaan modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal Bank Perkreditan Rakyat Bintan dan dikelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Untuk perpanjangan jangka waktu penyertaan Modal dasar Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bintan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

BAB III

Penyertaan Modal Dasar

Pasal 3

(1)Besarnya Penyertaan modal dasar oleh pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menetapkan sebesar Rp. Rp.20.000.000.000,- ( dua puluh milyar rupiah);
(2)Penyertaan….. 5
(2)Penyertaan modal dasar oleh pemerintah daerah kepada PD BPR Bintan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Dasar yang belum terpenuhi sebesar Rp. 9.600.000.000,- ( sembilan milyar enam ratus juta rupiah) akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
(2)Realisasi penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat
(1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal atau/ investasi Pemerintah Daerah.
(3)Untuk pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 APRIL 2017 BUPATI BINTAN d.t.o APRI SUJADI Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 4 APRIL 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN d.t.o ADI PRIHANTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1/6/2017 PENJELASAN 7 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN I. UMUM. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan “Penyertaan Modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah dalam Tahun Anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Bahwa penyertaan modal daerah pada PT. BPR Bintan untuk pemenuhan modal pemerintah daerah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp.20.000.000.000 ( Dua puluh milyar rupiah) tidak dapat dipenuhi akibat kemampuan keuangan daerah defisit, sehingga perlu melakukan perpanjangan pemenuhan modal dasar tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa untuk memenuhi modal dasar pada PT. BPR Bintan adalah Rp. 20.000.000.000 ( Dua puluh milyar rupiah) di perpanjang waktunya dalam 5 (lima) Tahun Anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2021, Penyertaan modal dimaksud merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006