DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 bulan Desember Tahun 2016;
c.bahwa ….. SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah ….. 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daera Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1). Dengan persetujuan ….. 4 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 980.999.597.041,-
2.Belanja Daerah Rp. 1.058.475.564.795,- Surplus/(Defisit) Rp. (77.475.967.754,-)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 77.475.967.754,-
b.Pengeluaran Rp. 0,- Pembiayaan Netto Rp. 77.476.431.754,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,- Pasal 2 ….. 5

Pasal 2

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 198.010.321.117,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 691.148.061.294,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.91.841.214.630,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp.155.170.045.764,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp.11.413.000.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp.10.888.801.932,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.20.538.473.421,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.84.877.854.000,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.470.022.775.294,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.136.247.432.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp.0-,
2. b.Dana darurat Rp.0-,
3. c.Dana bagi hasil Pajak sejumlah Rp.52.824.323.630,-
4. d.Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.39.016.891.000,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi Rp.0,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.516.307.246.334,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.542.168.318.461,-
  1. 2.Belanja … 6
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.420.411.641.000,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp.0,-
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp.8.637.320.000,-
5. e.Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp.9.259.660.000,-
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah Rp.0,-
7. g.Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp.75.998.625.334,-
8. h.Belanja Tidak terduga sejumlah Rp.2.000.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp.93.277.462.154,-
2. b.Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp.256.006.983.544,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp.192.883.872.763,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.77.476.431.754,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp.0,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.77.476.431.754,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.-
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,-
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana ….. 7
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan :
1. a.Pembentukan Dana cadangansejumlah Rp.0,-
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,-
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

….. 8

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 27 Desember 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : (10/62/2016) Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 27 Desember 2016 BUPATI BINTAN ttd APRI SUJADI Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd R.M. AKIB RACHIM

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…