Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
….. 8
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 21 Desember 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : (6/2015) Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 21 Desember 2015 Pj. BUPATI BINTAN ttd DOLI BONIARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd LAMIDI 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 A. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dengan suatu konsep prinsip dasar yaitu pendelegasian kewenangan (delegation of autority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unitry), kemandirian lokal , pengembangan kapasitas daerah (capacity building). Dengan didasarkan pada prinsip tersebut, bahwa tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah serta mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya faktor penting adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 10 Penyusunan APBD dan penetapannya dengan peraturan daerah merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan APBD yang diterbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penyusunan APBD dalam kontek pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan berpegang pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. B. PASAL DEMI PASAL
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang dimaksud dengan Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Yang dimaksud dengan Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dimaksud dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. 11
Cukup jelas
Membuka PDF…