Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bintan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5.Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya.
6.Pembinaan Keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kebulatan gerak gerik yang dinamis sesuai dengan nilai – nilai ajaran agama.
7.Bantuan Dalam Bantuan Pembinan keagamaan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk Dalam Bantuan Pembinan keagamaan.
8.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9.Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu.....
6 satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana kerja anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16.Pengelolaan Hibah dan Batuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan penerima hibah.
18.Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan Agama.....
7 Agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela,berbadan Hukum dan telah terdaftar dipemerintah Daerah setempat serta bukan sayap Organisasi Partai Politik. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud