DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembinan keagamaan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kehidupan beragama dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, jasmani dan rohani, sehingga terciptanya kehidupan beragama dengan suasana yang harmonis dan saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c.dalam rangka meningkatkan bantuan pembinan keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, serta memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Pembinaan keagamaan dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan. Mengingat..... 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 );
8.Peraturan ..... 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
16.Peraturan..... 4
16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
17.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terahir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran Dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 6 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan..... 5 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5.Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya.
6.Pembinaan Keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kebulatan gerak gerik yang dinamis sesuai dengan nilai – nilai ajaran agama.
7.Bantuan Dalam Bantuan Pembinan keagamaan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk Dalam Bantuan Pembinan keagamaan.
8.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9.Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
10.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu..... 6 satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana kerja anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16.Pengelolaan Hibah dan Batuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan penerima hibah.
18.Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan Agama..... 7 Agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela,berbadan Hukum dan telah terdaftar dipemerintah Daerah setempat serta bukan sayap Organisasi Partai Politik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dalam bantuan pembinan keagamaan;
b.meningkatkan pembangunan daerah dalam pemahaman agama, kehidupan beragama;
c.meningkatkan kapasitas organasasi kemasyarakatan keagamaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan. 8

BAB III

BANTUAN PEMBINAN KEAGAMAAN Pasal 5.....

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada anggota /kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian Hibah, bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB IV

OBYEK

Pasal 6

(1)Hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan dapat diberikan bantuan kepada :
1. a.Masyarakat; dan
2. b.Organisasi kemasyarakatan.
(2)Bantuan sosial dalam bantuan pembinan keagamaan dapat diberikan bantuan kepada lembaga non pemerintahan dibidang pendidikan keagamaan.
(3)Rincian objek bantuan dalam bantuan pembinan keagaaman sebagimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HIBAH DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah di bidang keagamaan berupa uang, barang dan / atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib.
(3)Pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang..... 9 menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.

Pasal 8

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Khusus Pemberian Hibah Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan dalam bentuk barang dan dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah tetapi bermanfaat bagi penerima hibah.

Pasal 10

(1)Setiap pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.
(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;
2. b.tujuan..... 10
3. b.tujuan pemberian hibah dalam bantuan pembinan keagamaan;
4. c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
5. d.hak dan kewajiban;
6. e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan; dan
7. f.tata cara pelaporan hibah dalam bantuan pembinan keagamaan.
(3)Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinan keagamaan tidak terserap sepenuhnya oleh penerima hibah , dilakukan perubahan NHPD sesuai dengan penyerapan dana setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…