DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten atas tersedianya pendidikan dasar secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa;
c.bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Proivinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3896); 3.Undang….. SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 10.Peraturan…. 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3.Bupati adalah Bupati Bintan;
4.Dinasadalah Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kabupaten Bintan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6.Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah;
7.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada suatu satuan pendidikan;
8.Pendidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; 9.Pendidik…. 4
9.Pendidik titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara sementara karena alasan mengikuti suami/isteri;
10.Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga, tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11.Pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
12.Kompetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
13.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
14.Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang profesional;
15.Pengawas satuan pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa;
16.Dunia usaha/industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di daerah;
17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
19.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 20.Pendidikan…. 5
20.Pendidikan anak usia dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 ( enam ) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan;
22.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
24.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing – masing tingkat satuan pendidikan;
25.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah;
26.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat;
27.Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah- pindah.
28.Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ madrasah.
29.Evaluasi Komprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan; 6

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

a.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan dasar yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
b.mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
c.akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
d.keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial pendidikan;
e.efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

a.menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.menetapkan arah kebijakan dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah;
c.mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah;
d.mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:

a.pendidikan diselenggarakan secara professional, transparn dan akuntabel serta menjadi tanggunjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/industri; b.pendidikan…. 7
b.pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
c.pendidikan diselenggarakan sebagai satu proes pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
d.pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, nilai agama dan nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandaskan keteladanan;
f.pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar melalui gerakan literasi bagi segenap warga masyarakat;
g.pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
h.pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah meliputi:

a.pengelolaan pendidikan;
b.pendanaan pendidikan
c.penyelenggaraan pendidikan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pengawasan pendidikan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di daerah.
(2)Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
(3)pelaksanaan…. 8
(3)Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 7

(1)Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah.
(2)Kebijakan pendidikan di daerah merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan pendidikan di daerah meliputi:
1. a.pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kurikulum pendidikan muatan lokal;
4. d.profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
6. f.Pendistribusian, dan penempatan pendidik pada lintas satuan pendidikan;
7. g.penyediaan sarana dan prasarana belajar;
8. h.penyediaan dan distribusi biaya pendidikan;
9. i.partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai oleh daerah;
10. j.pemerataan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.pembinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
13. m.pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan;
14. n.mengembangkan sistem informasi pendidikan di daerah. Pasal 8…. 9

Pasal 8

Kebijakan pendidikan di daerah dituangkan dalam:

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
c.rencana strategis (Renstra) Pendidikan daerah;
d.rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
e.rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan Dinas; dan
f.dokumen perencanaan daerah lainnya.

Pasal 9

Kebijakan pendidikan di daerah merupakan pedoman bagi:

a.pemerintah daerah;
b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
c.satuan atau program pendidikan;
d.dewan pendidikan;
e.komite sekolah;
f.pendidik dan tenaga kependidikan;
g.peserta didik;
h.orang tua/wali peserta didik;
i.masyarakat; dan
j.pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di daerah.
(2)Sasaran pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah akses, mutu dan relevansi pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…