DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bintan

regulasi_utama

Ringkasan

Pemerintah dengan persetujuan bersama DPR menetapkan peraturan yang mengatur urusan pemerintahan agar semakin efektif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang keuangan sehingga perlu meningkatkan tipe Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi tipe A sesuai dengan perhitungan variabel umum dan teknis perangkat daerah tersebut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat... SALINAN JDIH.BINTAKAB.GO.ID Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
7.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan; 8.Peraturan... JDIH.BINTAKAB.GO.ID
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2018 Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut : 1.Ketentuan …. JDIH.BINTAKAB.GO.ID
1.Ketentuan Pasal 4 huruf d, huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan bidang kawasan Permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan Anak, bidang pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
10. 10.Dinas Lingkungan … JDIH.BINTAKAB.GO.ID
11. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16. 15.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro;
17. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. 17.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
19. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. 20.Dinas Perikanan ... JDIH.BINTAKAB.GO.ID
22. 20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 5.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah.
6. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pada Dinas kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 3.Ketentuan ... JDIH.BINTAKAB.GO.ID

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
(2)dihapus.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.
(4)dihapus.
(5)dihapus.
(6)dihapus.
(7)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
b.PeraturanDaerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 4); c.Peraturan ... JDIH.BINTAKAB.GO.ID
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 5);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 10);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor7 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 6);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II... JDIH.BINTAKAB.GO.ID Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Juni 2021 BUPATI BINTAN. dto APRI SUJADI Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBINTAN dto ADI PRIHANTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1,11/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas dan dapat digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk mengoptimalkan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang keuangan sehingga perlu meningkatkan tipe Badan Keuangan dan aset daerah menjadi tipe A sesuai dengan perhitungan variable umum dan teknis perangkat daerah tersebut; Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 49 JDIH.BINTAKAB.GO.ID JDIH.BINTAKAB.GO.ID

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…