DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraaan penanggulanggan bencana daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang ... SALINAN WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757); 7.Peraturan ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 16.Peraturan ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 4
16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
17.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
18.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 24.Peraturan ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 5
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Bupati adalah Bupati Bintan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5.Badan adalah lembaga negara non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Bencana. 8.Bencana ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 6
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
11.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
12.Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 15.Risiko ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 7
15.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17.Sistem Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk pemantauan, peramalan, dan prediksi bahaya, analisis risiko bencana, diseminasi dan komunikasi serta kesiapsiagaan yang memungkinkan indivodu, masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga usaha dan lainnya untuk mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum kejadian bencana.
18.Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penataan ruang dan bentang alam maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19.Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.
20.Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan Sistem Peringatan Dini.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 8 evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan infrastruktur, prasarana dan sarana.
22.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
24.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secarawajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26.Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27.Pengelolaan Bantuan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
28.Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 29.Kejadian ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 9
29.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
30.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
35.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah forum atau wadah tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga yang mempunyai ... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 10 mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bintan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tujuan;
b.tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d.Forum Pengurangan Risiko Bencana;
e.pendanaan penanggulangan bencana;
f.hak dan kewajiban masyarakat;
g.kerja sama;
h.Peran Serta Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Media Massa dan Lembaga Usaha;dan
i.Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Bantuan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.menghargai budaya lokal;
d.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
f.meminimalisasi dampak bencana;
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
h.mengurangi risiko dan dampak Bencana dan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 11

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)Tugas dan tanggungjawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh BPBD.
(3)Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
c.mengintegrasikan dan mengarustamakan program pengurangan risiko Bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang Daerah;
d.menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dan tata ruang dengan memperhatikan peta risiko Bencana;
e.mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam anggaran belanja Daerah yang memadai;
f.melakukan tindakan cepat setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
g.menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
h.mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat; dan
i.memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana. WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 12

Pasal 6

(1)Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah dan tata ruang Daerah;
2. b.membuat perencanaan pembangunan dan tata ruang yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
3. c.melaksanakan kebijakan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota lainnya;
4. d.mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
5. e.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang;
6. f.Merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan Risiko Bencana; dan
7. g.menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah.
(2)Penetapan status dan tingkat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Umum Pasal 7... WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 13

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) aspek, meliputi:

a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
b.kelestarian lingkungan hidup;
c.efektif dan efisien;
d.lingkup luas wilayah terdampak;
e.ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
f.kemitraan, koordinasi, dan keterpaduan; dan
g.pemberdayaan dan partisipasi.

Pasal 8

Bencana terdiri dari:

a.Bencana Alam;
b.Bencana non Alam;
c.Bencana Sosial

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada tahap prabencana, meliputi:

a.dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID 14

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…