DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
4.Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6.Undang-Undang......... SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11.Peraturan….. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak radisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8.Badan…. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat…. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan terdiri atas:
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan,
(3)Dalam hal bidang urusan sebgaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya adalah:
1. a.Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
2. b.Urusan keuangan .
(4)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
(2)Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Pelaksana….. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dengan susunan yaitu :
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan
(3)Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunan yaitu :
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa pada profil Desa yaitu :
1. a.desa swasembada;
2. b.desa swakarya;dan
3. c.desa swadaya.
(2)Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi desa, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Kepala desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 9

(1)Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a.berpendidikan….. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaannya;
2. b.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Narkoba, pelecehan seksual dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
3. c.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama;
6. f.memahami nilai sosial budaya masyarakat setempat;
7. g.bukan pengurus partai politik.

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; c.surat….. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kelahiran;
f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkotika dan obat terlarang dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
h.surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan atau pekerjaan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
i.surat pernyataan akan bertempat tinggal di wilayah desa atau kecamatan tempat pencalonan selama menjabat sebagai perangkat desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
j.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
k.surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara di atas kertas bermaterai;
l.Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik di atas kertas bermaterai;
m.Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan n.pegawai…. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
n.pegawai swasta, karyawan BUMN atau BUMD, tenaga honor atau kontrak pada Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 11

(1)Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penjaringan dan penyaringan;
2. b.konsultasi kepada camat;
3. c.penerbitan rekomendasi camat; dan
4. d.pengangkatan perangkat desa.
(2)Tahapan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari :
  1. 1.1(satu) orang ketua;
  2. 2.1(satu) orang sekretaris; dan
  3. 3.paling sedikit 1(satu) orang anggota;
2. b.tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama dalam 7 (tujuh) hari ;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sepanjang calon yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditentukan, Camat wajib menentukan salah satu calon sebagai perangkat desa terpilih;
8. h.setelah mendapatkan persetujuan dari Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan i.dalam….. JDIH.BINTANKAB.GO.ID
9. i.dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…