DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Bintan ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2)Undang... SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 13.Peraturan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan. 2.Pemerintah… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa investor dalam negeri dan investor asing.
8.Kawasan Ekonomi Khusus adalah adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 12.Usaha… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
12.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
15.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
17.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
18.Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 3… JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing Investasi;
b.meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
c.menciptakan lapangan pekerjaan;
d.mendorong peningkatan Investasi di Daerah;
e.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
f.meningkatkan kemitraan usaha; dan
g.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k.bermitra… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.

Pasal 5

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan :
1. a.perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
2. b.investasi baru.
(2)Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan kegiatan usahanya di Daerah.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; d.usaha… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

Pemberian Insentif di Daerah berbentuk:

a.pengurangan Pajak Daerah;
b.pengurangan Retribusi Daerah;
c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha mikro, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f.bunga pinjaman rendah.

Pasal 8

(1)Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(2)Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan gedung.
(3)Pengurangan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(3)Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang menjalankan usahanya untuk pendirian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(4)Besaran tarif pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh) persen.

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif pada Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah berupa pengurangan Pajak Daerah.
(2)Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3)Besaran pengurangan tarif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh) persen.

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada pelaku usaha mikro dan koperasi berupa uang atau barang untuk keperluan usaha
(2)Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui kerjasama dengan lembaga kajian, universitas dan atau organisasi nirlaba.
(3)Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha mikro dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa bantuan pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro dan/atau koperasi di daerah dalam hal perizinan, produksi, pemasaran dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaku usaha.
(4)Bunga… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(4)Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa subsidi pinjaman modal usaha yang diajukan Usaha mikro dan/atau Koperasi kepada bank penyalur yang menjadi mitra pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…