DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 7 TAHUN 2019 Tahun 2019

Nomor: 7 TAHUN 2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Aturan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4.Undang-Undang …… SALINAN www.jdih.bintankab.go.id 2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan…… www.jdih.bintankab.go.id 3 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
21.Peraturan …… www.jdih.bintankab.go.id 4 21. 22. 23. 24. 25. 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
27.Peraturan …… www.jdih.bintankab.go.id 5 27. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.256.010.736.834,00 bertambah sejumlah Rp.208.147.666.703,97 sehingga menjadi Rp.1.464.158.403.537,97 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.207.710.729.085,00
2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 44.504.771.713,38 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.252.215.500.798,38
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp. 1.256.010.736.834,00
2. 2.Bertambah/berkurang Rp. 208.147.666.703,97 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.464.158.403.537,97 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (211.942.902.739,59)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp. 50.300.007.749,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 163.642.894.990,59 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 213.942.902.739,59
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp. 2.000.000.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah …… www.jdih.bintankab.go.id 6 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 211.942.902.739,59 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah : 1) Semula Rp. 242.002.180.085,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 14.742.538.755,00 Jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp. 256.744.718.840,00
2. b.Dana Perimbangan : 1) Semula Rp. 815.750.402.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 17.759.852.047,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 833.510.254.047,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. 149.958.147.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 12.002.380.911,38 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan Rp. 161.960.527.911,38
(2)Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

1.Pajak Daerah a) Semula Rp. 192.451.200.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 8.901.220.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 201.352.420.000,00
2.Retribusi Daerah a) Semula Rp. 11.723.400.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 1.643.200.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 13.366.600.000,00
3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan a) Semula Rp. 14.135.353.685,00 b) Bertambah/berkurang Rp. (3.658.122.466,00) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.477.231.219,00
4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah a) Semula Rp. 23.692.226.400,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 7.856.241.221,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 31.548.467.621,00

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 125.028.880.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 17.759.852.047,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 142.788.732.047,00
1. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula…… www.jdih.bintankab.go.id 7 1) Semula Rp. 517.353.979.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
2. c.Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 517.353.979.000,00 Dana Alokasi Khusus a) Semula Rp. 173.367.543.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 173.367.543.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

1.Hibah a) Semula Rp. 21.557.200.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 106.892.795,38 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 21.664.092.795,38
2.Dana Darurat a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
3.Dana bagi hasil Pajak a) Semula Rp. 46.500.000.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 11.895.488.116,00 Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 58.395.488.116,00

d.Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus a) Semula Rp. 81.900.947.000,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 81.900.947.000,00
e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00
f.Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah a) Semula Rp. 0,00 b) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 610.726.955.078,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 45.850.934.162,96 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 656.577.889.240,96
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 645.283.781.756,00 2) Bertambah …… www.jdih.bintankab.go.id 8 2) Bertambah/berkurang Rp. 162.296.732.541,01 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 807.580.514.297,01
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 477.583.082.644,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 25.126.872.115,96 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 502.709.954.759,96
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00 c Belanja subsidi 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00 d Belanja Hibah 1) Semula Rp. 12.834.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 3.964.210.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 16.798.210.000,00 e Belanja Bantuan sosial 1) Semula Rp. 10.005.404.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.005.404.000,00 f Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan Rp. 0,00 g Belanja Bantuan keuangan 1) Semula Rp. 108.304.468.434,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 16.759.852.047,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 125.064.320.481,00 h Belanja Tidak terduga 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
  1. 3.Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 100.397.300.928,00 2) Bertambah/berkuran Rp. 9.870.116.600,70 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 110.267.417.528,70 b Belanja Barang dan jasa 1) Semula Rp. 296.513.016.221,16 2) Bertambah/berkurag Rp. 67.279.379.005,75 Jumlah …… www.jdih.bintankab.go.id 9 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 363.792.395.226,91 c Belanja Modal 1) Semula Rp. 248.373.464.606,84 2) Bertambah/berkurang Rp. 85.147.236.934,56 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 333.520.701.541,40

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a Penerimaan : 1) Semula Rp. 50.300.007.749,00 2) Bertambah/berkuran g Rp. 163.642.894.990,59 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 213.942.902.739,59 b Pengeluaran : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) : 1) Semula Rp. 50.300.007.749,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 163.642.894.990,59 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 213.942.902.739,59 b Pencairan Dana Cadangan : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00 c Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan: 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00 d Penerimaan pinjaman daerah : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 e Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00 f Penerimaan piutang daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a Pembentukan Dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00 b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula…… www.jdih.bintankab.go.id 10 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 c Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,00 d Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran;
9.Lampiran …… www.jdih.bintankab.go.id 11
9.Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 27 September 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 7,41/2019 Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 27 September 2019 BUPATI BINTAN dto APRI SUJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto ADI PRIHANTARA M I N M U C H T A R P E M B I N A www.jdih.bintankab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…