DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
7.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 8.a.Perubahan...... JDIH.BINTANKAB.GO.ID 8.a Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap indikator kinerja, sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi daerah
3. c.BAV III : Gambaran Keuangan Daerah
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII....... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. i.BAB IX : Penutup
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pasal II…… JDIH.BINTANKAB.GO.ID Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI BINTAN, dto APRI SUJADI Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN dto ADI PRIHANTARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 8,42/2018 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NURHAYATI NIP. 19750417 200003 2 006 JDIH.BINTANKAB.GO.ID PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Berdasarkan pasal 342 ayat 1 huruf b Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan yang mendasar. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, segera melakukan penyesuian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. JDIH.BINTANKAB.GO.ID RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan RPJMD Provinsi dan RTRW pemerintah kabupaten/kota lainnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 35 JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…