DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 5.Undang-... SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 10.Peraturan... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
10.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3.Bupati adalah Bupati Bintan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah. 10.Pemohon… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
18.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
19.Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Profesi yang diatur sesuai dengan ketentuan Organisasi Advokat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
21.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. BAB… JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu masyarakat miskin meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, termasuk berasal dari anak, perempuan, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
(2)Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.
(4)Ketentuan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum yang ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum atau ditandatangani oleh kuasanya;
2. b.menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. c.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum, permohonan harus bermeterai dan ditandatangani oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan pendampingan di luar pengadilan;
d.menerima anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; e.memberikan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
e.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
f.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
1. 1.perkembangan penanganan Perkara;
2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
3. 3.penggunaan anggaran.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV

JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berupa: a.pendampingan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hingga:
1. a.permasalahan hukum berkekuatan hukum tetap;
2. b.permasalahan hukum selesai;
3. c.penerima Bantuan Hukum mencabut Surat Kuasa; atau

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…