DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3.Undang-… SALINAN JDIH.BINTANKAB.GO.ID
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8.Undang-… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73);
12.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja;
14.Peraturan… JDIH.BINTANKAB.GO.ID
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15.Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
17.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2.Bupati adalah Bupati Bintan.
3.Pemerintah... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
8.Camat adalah Camat di Pemerintah Kabupaten Bintan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11.Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.
12.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
13.Pencegahan... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
13.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
14.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
15.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
17.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
18.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
19.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika.
20.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
21.Penyalahguna... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
21.Penyalahguna Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
22.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
23.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
24.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
26.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
27.Satuan Tugas Anti Narkotika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Lingkungan Pendidikan maupun Lingkungan Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
28.Relawan Anti Narkoba adalah sekolompok yang mengikatkan diri untuk melakukan berbagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29.Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pasal... JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
2. b.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
3. c.menumbuhkan, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mempelancar pelaksanaan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pencegahan;
b.penanganan;
c.rehabilitasi;
d.sarana dan prasarana;
e.pelaksanaan;
f.kerja sama;
g.partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i.Pembinaan... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
i.pembinaan dan pengawasan;
j.sistem data dan informasi;
k.penghargaan;
l.pendanaan; dan
m.sanksi.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(2)Perencanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan perangkat daerah terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
1. a.pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.fasilitasi... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
4. c.fasilitasi pelaksanaan tes urine kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat;
5. d.fasilitasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan; dan/atau
6. e.pembentukan satuan Tugas dan Relawan Anti Narkoba.
(3)Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan BNN, masyarakat, Relawan Anti Narkoba, dan satuan tugas anti narkoba.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah lain tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
4. d.mewajibkan persyaratan bebas Narkotika dalam pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
(3)Dalam... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(3)Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN.

Pasal 7

(1)Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi;
3. c.pembentukan satuan tugas atau Relawan Anti Narkoba;
4. d.pembentukan desa atau kelurahan bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan
5. e.pemberdayaan masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.kegiatan keagamaan;
3. c.penyuluhan;
4. d.kegiatan seni dan budaya;
5. e.kegiatan sosial;
6. f.kampanye;
7. g.pengumuman; dan
8. h.iklan sosial.
(3)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
1. a.penyusunan kurikulum pendidikan;
2. b.karya tulis ilmiah;
3. c.lokakarya;
4. d.workshop;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.pelatihan masyarakat;
7. g.outbond; dan
8. h.perlombaan.
(4)Pembentukan... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(4)Pembentukan satuan tugas dan/atau Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk pada lembaga pendidikan, perusahaan dan perangkat daerah.
(5)Pembentukan desa/kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(6)Pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
(7)Satuan pendidikan dan perguruan tinggi di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(8)Badan Usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada Karyawan/Pekerja/Buruhnya.
(9)Satuan pendidikan, perguruan tinggi atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dikenakan sanksi 12dministrative.
(10)Sanksi 12dministrative sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin; atau
4. d.pencabutan izin.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB... JDIH.BINTANKAB.GO.ID JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB III

PENANGANAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Penyediaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
(3)Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit di Daerah.
(4)Penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

REHABILITASI

Pasal 9

(1)Dalam hal Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal… JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
1. a.memperoleh kesempatan kerja;
2. b.melanjutkan jenjang pendidikan; dan
3. c.pembinaan mental dan hubungan sosial.
(2)Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(3)Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(4)Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah... JDIH.BINTANKAB.GO.ID
(2)Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan sumber daya manusia rehabilitasi berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…