DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya rencana penambahan Modal Pemerintah Daerah pada PT.BPRS Kota Juang, dan adanya Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.3/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan untuk lcedua kalinya untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4135);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); -
14.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011, Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
15.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT.BPRS) KOTA JUANG. PasalI Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Kota Juang diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1angka 2, angka 3, angka 4, diubah dan diantara angka 2 dan angka 3 disisip 1 (satu) angka yakni 2a sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 2.a Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Bireuen.
4.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
5.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.PT. BPRS Kota Juang adalah Perseroan milik Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pihak Ketiga.
7.Direksi adalah Organ PT. BPRS Kota Juang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Komisaris adalah organ PT. BPRS Kota Juang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
9.Kaiyawan adalah karyawan PT. BPRS Kota Juang.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka pendirian PT. BPRS Kota Juang yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12.Divestasi Saham adalah penjualan/pelepasan atau pembelian kembali sejumlah saham. \
13.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah dan bagian laba PT. BPRS Kota Juang.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4) .dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Modal Dasar PT.BPRS Kota Juang ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
(2)Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bireuen paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan selebihnya dimiliki oleh pihak ketiga.
(3)Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal dasar adalah Rp.600.000.000,- (enam ratusjuta rupiah) harus setor penuh.
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal inti minimum, yang selanjutnya akan disetor secara bertahap paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
(5)Nilai Nominal per lembar saham sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor seluruhnya, makajumlah saham yang beredar adalah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar.

3.Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 ayat baru yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Laba bersih yang diperoleh Perseroan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan porsi jumlah saham yang dimiliki, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
(2)Apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan wajib menyisihkanjumlah tertentu dan laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(3)Deviden yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disetor ke Kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(4)Deviden yang diperoleh oleh Daerah dapat divestasikan atau diinvestasikan kembali sebagai modal.
(5)PT. BPRS Kota Juang wajib mengalokasikan sebahagian laba bersih untuk dana Coorporate Social Responsibility (CSR) bagi Pemerintah Daerah. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen. Ditetapkan di Bireuen ÿÿSÿ5feÿggal '2 AgujtVS 2020 'ÿÿupaHkÿeuen, A. GANI Diundangkan di Bireuen pada tanggal 12. A0ustvs 2020 DAERAH REUEN,UPAT LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 8? NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH ( 1 /ai /2020) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR t TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG I. UMUM : Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang memiliki peranan penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, PT. BPRS Kota Juang harus beroperasi dalam skala ekonomis. Agar dapat mencapai skala ekonomis, PT. BPRS Kota Juang wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Modal yang disetor tidak selamanya akan mengakomodir keuangan PT. BPRS Kota Juang. Hal tersebut akan sangat bergantung pada siklus dan neraca keuangan laba dan rugi PT. BPRS Kota Juang. PT. BPRS Kota Juang telah dibentuk dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang, Kemudian dalam dinamika yang teijadi, dilakukan Perubahan terhadap Qanui} tersebut dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT. BPRS Kota Juang. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa PT. BPRS Kota Juang wajib menyediakan Modal Inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak tanggal 1Januari 2020. Berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas dengan dilandasi oleh dasar hukum yang legal, maka perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian PT. BPRS Kota Juang. II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR US

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…