Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini yang terdiri dari :
a.LampiranI
1) Lampiran 1.1 2) Lampiran 1.2 3) Lampiran 1.3 4) Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Laporan Realisasi Anggaran yang memuat :
Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; H
e.Lampiran V Neraca;
f.Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g- Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
1.Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan;
0.Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
P- Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; q- Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.