Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh.Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.Bireuen.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
9.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
/ /
10.Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah.
ll.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Badan Usaha Milik Aceh yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
13.Tahun Beijalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.