DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Bagi Hasil Keuntungan, Pertanggungjawaban, Divestasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor,754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Keija dan Anggaran, Keija Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
16.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh.Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.Bireuen.
8.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
9.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. / /
10.Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah. ll.Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Badan Usaha Milik Aceh yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen. 13.Tahun Beijalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

(1)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Aceh Syariah adalah untuk :
1. a.meningkatkan kineija PT. Bank Aceh Syariah sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan bank;
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen melalui pendapatan/perolehan deviden; dan
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Aceh Syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada keuntungan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah'dalam bentuk kepemilikan saham.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sejak Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.19.968.840.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapanjuta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaan Modal yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari deviden yang diterima atas laba bank pada tahun sebelumnya dan/atau sumber anggaran lainnya dari APBK Bireuen dalam bentuk uang tunai dan/atau saham berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(5)Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBK dan/atau Perubahan APBK Bireuen dan dilaksanakan setelah adanya analisis investasi oleh Penasehat Investasi.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Bireuen berhak memperoleh Bukti Kepemilikan Saham dari PT. Bank Aceh Syariah setelah realisasi Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB III

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada PT. Bank Aceh Syariah berupa deviden menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
(3)PT. Bank Aceh Syariah mengalokasikan sebahagian laba bersih untuk dana Coorporate Social Responcibility (CSR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Aceh Syariah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kineija dan laporan keuangan perusahaan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam surat peijanjian penyertaan modal.

BAB V

DIVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah.
(2)Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT. Bank Aceh Syariah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengawasan.
(4)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945