DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 21 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara, BAB IV tentang Penetapan Retribusi, Tata Cara dan Pembayaran, BAB V tentang Penerbitan SKPD dan SSRD, BAB VI tentang Tata Cara Penagihan, BAB VII tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, BAB VIII tentang Insentif Pemungutan, BAB IX tentang Pelaporan Retribusi, BAB X tentang Pembiayaan, BAB XI tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB XII tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/2019, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 112); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya masing masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4.Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disingkat Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
11.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen.
13.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
14.Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
19.Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman lebih lanjut untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari:

a.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara;
b.penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran;
c.penerbitan SKRD dan SSRD;
d.tata cara penagihan;
e.tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
f.insentif pemungutan;
g.pelaporan retribusi;
h.pembiayaan;
i.ketentuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 4

(1)Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Diskominsa.
(2)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan kunjungan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Setiap kali kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dilakukan checklist pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi yang paling sedikit memuat aspek sebagai berikut:
1. a.sarana pertanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
6. f.nama pemilik menara telekomunikasi;
7. g.nama pengguna menara telekomunikasi;
8. h.ketinggian menara telekomunikasi;
9. i.lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
10. j.tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
11. k.beban maksimum menara telekomunikasi;
12. l.izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; dan
13. m.aspek lain yang dianggap perlu.
(4)Satuan biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 6

(1)Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) menara telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(3)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Diskominsa atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 7

(1)Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai atau langsung kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.
(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti/copy setoran atau transfer ke Diskominsa.
(4)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama atau batas jatuh tempo selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dalam SKRD yang diterima.
(5)Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
(6)Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD oleh Bendahara Penerimaan.
(7)Apabila wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai atau langsung kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bendahara penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
(8)Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
2. b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk penjabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
3. c.apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

BAB V

PENERBITAN SKRD DAN SSRD

Pasal 8

(1)SKRD diterbitkan oleh Diskominsa, diberi nomor urut, ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel Dinas.
(2)Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

Pasal 9

(1)SSRD diterbitkan oleh Diskominsa, diberi nomor urut, ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel Dinas.
(2)SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
1. a.lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi (warna putih);
2. b.lembar 2 (dua) untuk SKPK yang membidangi pendapatan Daerah (warna hijau);
3. c.lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
4. d.lembar 4 (empat) untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen (warna merah).

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1)Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dilakukan dengan STRD yang dikeluarkan oleh Kepala Diskominsa.
(2)Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis.
(3)Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang dikeluarkan oleh Kepala Diskominsa.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…