DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini terdiri dari Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Sistematika RPJM, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Bupati yang memuat tujuah, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa __ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 _ tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah K | a7 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); « Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistez -Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor’9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah’ tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh‘tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); A | 3 4, 5. 6. 7. oy Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI BIREUEN MEMUTUSKAN : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022.

BAB I

Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Bireuen Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur_ penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala pemerintahan Kabupaten Bireuen. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah | Kabupaten Bireuen. 7. Perangkat Daerah Kabupaten disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2005- 2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah Dokumen A | 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

(1)Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. T Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan RPJMA. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2017-2022 yang selanjuinya disebut Renstra-SKPK adalah dokomen perencanaanSKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2017-2022 yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Bireuen. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat Renja-SKPK berisi Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) Tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan. ‘BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2017-2022. MI

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)RPJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

Pasal 3

Penetapan RPJM dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyusunan Renstra-SKPK, RKPK, Renja- SKPK. Penetapan RPJM Kabupaten Bireuen bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan. Pelaksanaan “RPJM Tahun 2017-2022 lebih lanjut dijabarkan dalam Renstra-SKPK 5 (lima) Tahunan, RKPK2 . Tahunan, Renja SKPK. RKPK “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM

Pasal 4

Dokumen RPJM Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB If Gambaran Umum Kondisi Daerah. BAB V_ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. KII

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen setiap tahun. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kebijakan perencanaaan RPJM;
b.pelaksanaan RPJM Daerah; Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan RPJM. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana ~ <imaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Wakil:: Bupati dengan melibatkan Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah. Ketentuan-lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evatuasi pelaksanaan RPJM kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4)diatur dengan Peraturan. Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RPJM KABUPATEN BIREUEN PE ‘

Pasal 6

Perubahan RPJM dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa . proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; IM
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar; dan
d.merugikan kepentingan daerah. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, konflik sosial, krisis ekonomi, gangguan politik dan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional. ‘|

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang men zetahuinya, memerintahkai pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalat Lembaran Kabupaten Bireuen. , Ditetapkan di Bireticn pada tanggal 26 September 2018 BUPATI 3) UEN a A Diundangkan di Bireuen pada tanggal 26 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN, LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 78 NUR Z NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (3/86/2018)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2023 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 2023 Tahun 2021