DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2019

Nomor: 36
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 61 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah, BAB III tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, BAB IV tentang Penentuan Nilai Kerugian Daerah, BAB V tentang Penagihan dan Penyetoran, BAB VI tentang Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, BAB VII tentang Penyerahan Upaya Pengaiihan Kerugian Daerah Kepada Instansi yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, BAB VIII tentang Penghapusan, BAB IX tentang Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, BAB X tentang Kadaluwarsa, BAB XI tentang Pelaporan Penyelesaian Tuntuan Ganti Kerugian, BAB XII tentang Keterkaitan Sanksi Tuntuntan Ganti Kerugian dengan Saksi Lainnya, BAB XIII tentang Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, BAB XIV tentang Ketentuan Peralihan, serta BAB XV tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan NeRepublik Indonesia Nomor 3963);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
13.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
14.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen; 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Biruen
2.Bupati adalah Bupati Bireuen.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnyadisingkat DPRK adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5.Perangkat gampong adalah unsur yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong dan unsur pendukung tugas keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang dimiliki dalam bentuk pelaksana tugas dan unsur kewilayahan.
6.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau perolehan lainnya yang sah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. 4
11.Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pimpinan dan anggota Lembaga Keistimewaan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Geuchik dan Aparatur Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
12.Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
13.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
19.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah dalam hal ini adalah Bupati Bireuen.
20.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
21.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. 5
22.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

Pasal 2

(1)Maksud dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah untuk memulihkan kekayaan daerah akibat terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(2)Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah dalam rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
2. b.Pejabat Lain:
  1. 1.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
  2. 2.Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan.
  3. 3.Pegawai Pemerintah deangan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya.
  4. 4.Keuchik dan Perangkat Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dalam APBGampong. 6
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tuas pemerintahan.

Pasal 4

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis.
(2)Perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 6

(1)Atasan langsung atau Kepala SKPK wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 7
(2)Atasan langsung atau Kepala SKPK dapat menunjuk Pegawai/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah :
  1. 1.melaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah; dan
  2. 2.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan;
2. b.Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD;
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(6)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK.
(7)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPK/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(8)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
(9)Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.
(10)Laporan kerugian daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara/daerah diketahui. 8
(11)Maksud “setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terhitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 7

(1)Dalam hal Pegawai/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat sampai dengan ayat (8) dan /atau Pasal 6 ayat (9) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati selaku PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 9

(1)Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Derah;
(2)Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD);
6. f.menetapkan SKP2KS;
7. g.menetapkan SKP2K; dan
8. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah. 9
(3)Tugas dan wewenang Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
(4)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
(5)Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada awal tahun anggaran.
(3)TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
(4)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut: Ketua : Sekretaris Inspektorat/Salah satu Inspektur Pembantu pada Inspekorat Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD Sekretaris : Salah satu Inspektur Pembantu pada Inspektorat Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKD.

2.Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD.
3.Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
4.Kasubbag Akuntansi dan Tindak Lanjut Bidang Akuntansi BPKD.
5.Auditor pada Inspektorat

(5)TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat TPKD).
(6)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)susunan keanggotaannya sebagai berikut:
1. a.Ketua : Sekretaris pada Inspektorat.
2. b.Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat. 10
  1. 2.Kasubbag Program, Keuangan , Evaluasi dan Pelapaoran pada Inspektorat
  2. 3.Staf pada Inspektorat sesuai dengan kebutuhan
(7)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berada pada Inspektorat.
(8)Sekretariat TPKD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
(9)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :
1. a.mendokumentasikan proses Pemeriksaan TuntutanGanti Rugi Daerah.
2. b.mempersiapkan Surat Permohonan Permintaan Tenaga Ahli.
3. c.mempersiapkan dokumen SKTJM.
4. d.menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD pada pihak terkait dan.
5. e.menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…