Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini yang terdiri dari :
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b.
C. d. e. f. g. h. 1. J. k. 1. m . n. 0. p. q. 1) Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 2) Lampiran 1.2 Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 3) Lampiran 1.3 Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4) Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lam piran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lam piran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan ; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset La1nnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan di anggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.