DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 44 Tahun 2022

Nomor: 44
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Pasal yang terdiri atas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 2 . Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. 3 . Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutny a disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten. 4 . Bupati adalah Bupati Bireuen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten y ang selanjutnya disingkat DPRK adalahDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 7 . Sekretaris Daerah y ang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris DaerahKabupaten Bireuen. 8 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 9 . Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah .
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana y ang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fi.sik maupun non fi.sik yang merupakan urusan daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antaxa pemerintah pusat dan daerah.
14.Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersum ber pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersum ber pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk mem bayar kem bali.
19.Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20.Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga danpengembalian pokok pinjaman.
21.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sekumpulan sasaran terukur pada suatu Program• terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih le bih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) Periode Anggaran.
25.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26.Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27.Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
28.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oelh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
29.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
30.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistemyang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang mempunyai It fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan se bagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
31.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32.Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan• 1 (satu) atau beberapa Program.
33.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rpl.907.893.784.203,00 (satu trilyun sembilan ratus tujuh miyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari;

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp182.463.019.890,00 (seratus delapan puluh dua milyar em pat ratus enam puluh tiga juta Sembilan belas ribu delapan ratus Sem bilan puluh rupiah) yang bersum ber dari;
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a direncanakan sebesar Rp29.950.000.000,00(Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b . direncanakan sebesar Rp13.246.666.000,00(Tiga belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpS.415.771.469,00 (lima miyar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.850.582.421,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1. 702.261.539. 972,00 (Satu Triliyun tujuh ratus dua milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari;
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah;
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rpl.548.731.665.927,00(Satu Triliyun lima ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
(3)Pendapatan Transfer Transfer Antar Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp153.529.874.045,00(Seratus lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh lima rupiah);

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.169.224.341,00 (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh Sembilanjuta dua ratus dua puluh em pat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah;

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rpl.989.701.333 .926,00 (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh sembilan miyar tujuh ratus satujuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang bersumber dari; a . Belanja Operasional;

b.Belanja Modal; c . Belanja Tidak Terduga; d . Belanja Transfer;

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.200.015.151.685,00 (Satu Triliyun dua ratus milyar lima belas juta serratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
(2)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp252.978.783.519,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan belas rupiah);
(3)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpS.019.100.547,00 (Lima milyar Sembilan belas juta serratus ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
(4)Anggaran Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp531.688.298.175,00 (Lima ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh delapanjuta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 8

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp81.807.549.723,00 (Delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran se belumnya.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9. 10. Lampiran I Lampiran II Lam piran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lam piran VIII Lampiran IX Lampiran X Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayap.n; Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial; Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program , Kegiatan , Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pem biayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program , Kegiatan , Sub kegiatan , Kelompok, Jenis , Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiay aan; Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi, Program , Kegiatan , Sub kegiatan , Kelompok , Jenis , Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pem biayaan ; Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 10

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Diundangkan di Bireuen pada tanggal ~ Ot::fuptr wz.1,., SEKRETARIS DAERAH \ KABUPATEN BIREUEN, , IBRAHIM Ditetapkan di Bireuen pad a tanggal 2' O~f'V~ 1,0'L'L- ~ Pj. BUPATI BIREUEN, ) ~ ~ AULIA SOFYAN BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR '8~

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…